Oknum PPK,Sebut Swakelola Tak Perlu Papan Informasi  Proyek

Rumah Jaga Milik Dinas PU Pengairan Kayong Utara. Foto: Ali Silabusnews.com

Silabusnews.com,Kayong Utara – Papan informasi Proyek kelihatannya sederhana, namun sebetulnya mempunyai makna yang sangat pengting, karena dari situlah informasi peroyek tersebut  bisa diketahui jenis kegiatan dan sumber pendanaan yang dipergunakan.

Dari pantauan awak Silabusnews.com dilapangan, ada sebuah kegiatan renovasi Rumah Dinas yang tanpa dipasang papan Informasi, sebut saja Rumah Jaga yang ada di Desa Jaya yang dikerjakan secara Swakelola oleh Dinas PUPR Bidang Pengairan.

Naza Nadira, Kepala Desa Sedahan Jaya saat ditemui di Ruang Kerjanya mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah ada pemberitahuan bahwa ada kegiatan proyek tersebut.

” Saya tidak tau adanya kegiatan proyek itu, karena pihak pelaksana tidak ada konfirmasi ke kami,”kata Naza.

Kades juga mengatakan seharusnya setiap kegiatan yang masuk mestinya ada pemberitahuan.

“Harusnya setiap kegiatan di Desa, kami diberitahu, karena kami harus membuat laporan kegiatan yang ada di Desa, agar tidak ada tumpang tindih, baik itu yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN,” kata kades Sedahan di Ruang Kantornya Jumat (06/11/2020).

Dipihak lain, Adji Ketua DPC LAKI Kayong Utara mengatakan Seharusnya setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran Dana yang bersumber dari keuangan Negara mestinya dibuka secara Transparan.

“Harusnya Transparansi dalam kegiatan ini diutamakan, apalagi menyangkut penggunaan keuangan Negara, apalagi di Era Keterbukaan Informasi Publik,” kata Adji.

Adji menyebutkan bahwa ada kewajiban setiap pelaksana kegiatan untuk memasang Papan informasi.

” Sesuai dengan Aturan Undang-undang no 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka ada kewajiban bagi setiap pelaksanaan,”sebut Adji.

Lebih lanjut Adji menambahkan ada peraturan teknis yang mengatur tentang hal tersebut.

” Ada Permen PU nomor 29/2006, tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dan Permen PU no 12/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Jika tidak ada Transparansi, diduga adanya penyelewengan,” imbuh Adji.

Syarifah EMI Yuliana Kabid KSDA (Pengaiaran) PUPU Kayong Utara saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan proyek yang laksanakan secara Swakelola tidak perlu adanya Papan informasi dan Perencanaan.

“Dalam kaidah Swakelola memang tidak ada plangnya, dan itu nanti diperuntukan untuk rumah jaga bendungan,”kata Emi.

Emi menyebutkan kegiatan tersebut bersumber dari Dana Hibah dan langsung dikelola Dinas.

“Itu dari Dana Hibah, sepenuhnya dikelola oleh Dinas, makanya tak ada Plang dan perencanaan dan sebagainya,” sebut, Emi.

Sementara itu Aslinda Kadis Kominfo melalui sambungan WhatsApp menjelaskan.
Kalau berdasarkan peraturan perundang2 an sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.

“Salah satunya peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran,”jelas Aslinda Minggu (08/11/2020).

Penulis: Ali

Editor: Crates

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.