Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

DPRD Bintan menyerahkan  Ranperda yang telah disahkan kepada Bupati Bintan.

Bintan, Kepri – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan dan DPRD Kabupaten Bintan menyepakati pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut usai penetapan melalui Rapat Paripurna penyampaian laporan pansus DPRD Kabupaten Bintan di kantor DPRD Kabupaten Bintan, Rabu (21/12/2022) siang.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan dalam laporannya menuturkan bahwa berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui sehingga substansi dokumen rancangan peraturan daerah, telah mengalami penajaman dan penyempurnaan dari masukan dan saran yang diberikan oleh pihak yang berkompeten.

“Untuk itu kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh anggota dewan, khususnya pansus DPRD Bintan atas saran, masukan serta komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian pembahasan, hingga terlaksananya persetujuan pada hari ini,” ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa dengan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini sebagai pelaksanaan pasal 3 huruf A Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Tentu dengan ditetapkannya Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga sebagai bagian dari upaya tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemkab Bintan,” pungkasnya.

*/PS

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.