Presiden RI Joko Widodo bersama Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat Kunjungan Kerja Ke Pulau Bintan beberapa hari lalu” Jumat 28/1 foto humas
Silabusnews.com, Bintan – Kehadiran Presiden RI Joko Widodo, ketika di pulau Bintan, Kepulauan Riau, selain masyarakat antusias menyambut orang nomor satu di tanah air ini, salah satu agenda penting, yakni, memperkuat hubungan kenegaraan dengan negara Singapura. Kemudian juga tercatat dalam sejarah kebangkitan ekonomi dan kedaulatan bagi bangsa Indonesia. Kewenangan Ruang Kendali Udara, Perjanjian Ekstradisi dan Travel Bubble.
Besar harapan masyarakat, dengan dibukanya Travel Bubble oleh pemerintah menjadi pintu masuk pendobrak bangkitnya ekonomi yang sudah terpuruk dua tahun akibat pandemi Covid-19.
Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan muda yang kuat untuk meramu strategi jitu, sehingga Bintan kedepannya tidak saja mampu sebagai leader kebangkitan sektor ekonomi melalui dunia pariwisata, tapi juga dari sektor industri.
Di kawasan pariwisata Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepri, menjadi saksi sejarah pemerintah Indonesia kembali berdaulat dengan memasuki babak baru dalam pengelolaan ruang kendali udara atau Flight Information Region (FIR) di wilayah perairan Kepri dan Natuna yang sejak 1946 pengelolaannya berada di bawah otoritas penerbangan sipil Singapura.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong, di pulau Bintan ini juga berlangsung ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dalam mencegah praktik korupsi lintas batas negara. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkan) selama 18 tahun ke belakang sesuai ketentuan maksimal kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab UU Hukum Pidana Indonesia.
Dengan perjanjian ekstradisi tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta, dan dicari oleh negara peminta. Hal itu termasuk untuk penuntutan atau persidangan pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia untuk melarikan diri.
Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Bintan, juga berkesempatan melepas ekspor perdana Smelter Grade Alumina (SGA) hasil produksi PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang. Sebuah Peluang yang menjanjikan bagi Kebangkitan Ekonomi Bintan dan kesejahteraan bagi masyarakat Bintan dan Provinsi Kepri.
Jokowi menekankan, pentingnya hilirisasi industri dengan mulai menghentikan ekspor bahan mentah. Ia mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi layaknya di Bintan.
“Hilirisasi Industri ini tentunya akan memberikan nilai tambah bagi negara dan daerah dengan menyumbang pemasukan pendapatan daerah yang lebih tinggi. Utamanya, dalam menciptakan banyak lapangan kerja, dan membuat wajah ekonomi Bintan kedepannya akan makin mandiri dan makin maju,” tegasnya
Dengan tangan dingin pemimpin daerah, Bintan, didaulat menjadi role model percontohan oleh pemerintah pusat untuk daeah lainnya di tanah air menjamu palancong luar negeri dimasa pandemi Covid-19. Yakni, melalui prototype Travel Bubble, sebagai upaya membangkitkan ekonomi dari sektor pariwisata. Sehingga protokol Kesehatan menjadi perhatian serius untuk tamu asing ke Bintan.
Tes Cepat Molekular (TCM) dan sampel PCR, dilakukan ketika tiba dan akan meninggalkan Lagoi, kembali dites Covid-19. Bintan juga dinilai sebagai daerah yang sudah siap untuk mengakomodasi kebijakan Travel Bubble, karena telah menerapkan protokol kesehatan CHSE dengan baik dan memiliki sumber daya manusia yang terlatih.
Kepemimpinan Roby Kurniawan, Bintan telah mencatat sejarah baru awal kebangkitan dan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari wilayah lainya di Indonesia. Diketahui 65% sektor pariwisata Bintan, merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar sebelum masa pandemi.(*)
