oleh

Dugaan Korupsi, Dana Hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Anambas Tahun 2020 Sudah P-21

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna -Tarempa, Roy Huffington Harahap, SH di-dampingi dua orang staf Kejaksaa” Senin 21/2 foto Ayu.

Silabusnews.com, Tarempa – Penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti perkara, dugaan tindak pidana korupsi, dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Anambas Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa melakujan kepada Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, Senin, ( 21/02/ 2022)

Kegiatan penyerahan tanggung jawab dua orang tersangka dan barang bukti tersebut, dilaksanakan dihalaman kantor cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa.

Kepala cabang Kejaksaan Negri di Tarempa, Roy Huffington Harahap, SH
menjelaskan, bahwa sebelumnya penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor: ND-02/L.10.13.8/Fd.1/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama tersangka MA dan nomor: ND-03/L.10.13.8/Fd.1/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Tersangka MI.

Selanjutnya, penyidik mengirimkan berkas perkara (Tahap 1) nomor: ND-12/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 atas nama tersangka MI dan nomor: ND-13/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 atas nama Tersangka MA.

“Selanjutnya, Jaksa Peneliti menerbitkan Surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) nomor: B-219/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas nama tersangka MI dan nomor: B-220/L.10.13.8/Fd.1/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 atas nama Tersangka MA” rincinya.

Tersangka atau yang disangka melanggar Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidiair, Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

“Setelah dilaksanakan Tahap II, selanjutnya Penuntut Umum segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang,”bebernya.

“Kini kedua tersangka dilakukan penahanan di tingkat penuntutan oleh Penuntut Umum, selama 20 hari kedepan, sejak tanggal 21 Februari 2022, di Rutan Bintahmil Lanal Tarempa,” pungkasnya.

(RD/Ayu).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.