Berkas Bisnis Haram Pemain BBM Bersubsidi Dilimpahkan Ke Kejaksaan

Barang bukti pengangkut  BBM Subsidi yang dipergunakan tersangka menjalankan bisnis haramnya.

Bintan, Kepri – Satreskrim Polres Bintan melimpahkan tersangka dan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ke Kejaksaan Negeri Bintan, Rabu (26/10/2022)

Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono, S.H., S.I.K., M.H., membenarkan melalui Kasat Reskrim AKP M.D Ardianiki, S.T.K., S.I.K., M.Sc., bahwa tersangka yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bintan berinisial TAK alias AK, dengan barang bukti satu unit lori Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna Kuning, dengan nomor polisi BP 9608 TY, 21 buah drum besi ukuran 220 liter, tiga buah tangki penampungan BBM berukuran ±12.000 liter, satu unit Flow meter warna merah, satu unit pompa air listrik, 21 nota penghasilan ikan hasil tangkap nelayan bulan Juli 2022.

Selanjutnya berkas yang turut diserahkan, 21 nota penghasilan ikan hasil tangkap nelayan bulan Agustus 2022, lima belas nota penghasilan ikan hasil tangkap nelayan bulan Agustus 2022, 1 bundel/map dengan tulisan pinjaman boat kecil warna biru, dua buah buku catatan pengeluaran BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah yang dikeluarkan dari tangki penampungan, dua buah jirigen warna biru yang berisikan BBM jenis Solar sebanyak ± empat puluh liter, tujuh lembar surat jalan dengan barang berupa BBM solar subsidi Pemerintah.

Tersangka dan barang bukti dilimpahkan sehubungan dengan surat dari Kejaksaan Negeri Bintan Nomor: B-2664/L.10.15/Eku.1/10/2022, tanggal 25 Oktober 2022, tentang pemberitahuan hasil penyidikan telah lengkap sehingga sudah kewajiban kami untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan untuk proses penuntutan, ujarnya.

Tersangka disidik oleh Satreskrim Polres Bintan sejak awal bulan September lalu dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga BBM, Bahan Bakar Gas, dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, dipidana maksimal penjara enam tahun dan denda 60 Milyar Rupiah.

Polres Bintan menghimbau kepada masyarakat agar tidak bermain-main dengan kebutuhan masyarakat banyak yang disubsidi oleh pemerintah, apapun jenisnya, apa lagi mengeruk keuntungan pribadi.

“Polres Bintan akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

*/PS

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.