oleh

Bagannya Di Tabrak Tongkang, Pemilik Minta Ganti Rugi

Heriyanto ketika dikonfirmasi, meminta pihak terkait untuk menyelesaikan kasus yang menimpa usahanya, Minggu 06/03/2022 ( Foto Novi)

Silabusnews.com, Kubu Raya –
Penetapan undang-undang terkait izin usaha bagan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi Kalimantan Barat, hingga saat ini masih menyisakan tanda tanya, di mana para pelaku usaha bagan hingga saat ini masih terus mempertanyakan terkait perpanjangan izin usaha milik mereka.

Belum lagi banyak para pelaku usaha bagan juga mengeluhkan, ketika bagan mereka di tabrak oleh tagboat yang menggandeng tongkang, hingga merusak bahkan merubuhkan bagan mereka, tanpa ada sanksi atau pun ganti rugi. Sedangkan untuk pembuatan bagan itu sendiri tidak lah mudah dan banyak perlu biaya.

Sebelum nya pada tahun 2013 Bupati Kubu Raya H. Muda Mahendra.S.H., pernah mengeluarkan izin usaha bagan tersebut, namun hingga saat ini terkait izin usaha tersebut tidak tahu kejelasannya, apakah izin usaha itu di cabut atau masih berlaku.

Heriyanto (34), selaku pemilik bagan mengatakan bahwa bagan milik nya di tabrak oleh tagboat yang menggandeng tongkang yang sedang melintas, di wilayah nya yaitu perairan Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar, sebanyak dua kali, Pertama pada tanggal 19 April 2021 di perkirakan sekira pukul 18:00 WIB, dan hingga pukul 23:00 WIB, baru di ketahui bahwa bagan milik nya sudah rata dengan lautan luas, dimana hanya menyisakan puing puing patahan Nibung saja .

Melihat kondisi bagan saya sudah sedemikian rupa ( roboh ) saya mencoba melaporkan ke Airud muara kubu akan tetapi laporan saya tersebut tidak di terima di karenakan izin usaha saya sudah mati bahkan kami di anggap ilegal, terus terang secara pribadi saya tidak terima jika usaha bagan saya di katakan ilegal.

“Saya sangat menyayangkan usaha milik kami dikatakan ilegal, sedangkan kami tidak difasilitasi oleh pihak kecamatan maupun desa terkait untuk perpanjangan izin usaha milik kami. Ketika kami mempertanyakan kepada instansi pemerintah kecamatan, dinas perikanan kubu raya merekapun tidak mengetahui dasar atau cara perpanjangan izin tersebut dikarenakan tidak adanya peraturan nya setelah ditarik oleh kementerian dan itulah yang kami keluhkan saat ini,” ujarnya

Maka dari itu ketika dengan adanya kejadian penabrakan bagan kami yang tidak pernah di ketahui tidak bisa di tuntaskan hingga saat ini, bahkan kejadian ini sudah dua kali.

“Baru – baru ini kejadian kedua juga terjadi pada tanggal 26 February 2022 saya melihat bagan saya roboh yang kami ketahui bersama rekan rekan di duga di tabrak ponton ( tongkang ). Kemudian saya kembali melaporkan dan saya kembali menerima dengan kenyataan yang sama terkait laporan saya. Saya hanya di beri surat laporan secara tertulis tangan yang tidak resmi karena kita tidak di anggap memiliki izin resmi” terangnya

Lanjutnya mengatakan, sampai sekarang ini kami mengeluhkan permasalahan izin serta kami mengharap agar pemerintah dapat memfasilitasi kami terkait permasalahan perizinan dan memberikan kepastian, ketetapan hukum kepada kami khususnya nelayan – nelayan disini.”

“Sampai sekarang kejadian-kejadian yang sudah, perusahaan-perusahaan yang lalu, tanpa sepengetahuan kami itu tidak bisa di urus, tidak bisa di proses, untuk di Padang Tikar ini ada sekitar 70 bagan.” jelasnya.

“Akibat dari kejadian bagan saya yang ditabrak, mengalami kerugian fisik, kalau yang pertama itu kami mengalami kerugian sekitar 90 juta, untuk yang kedua ini 100 juta lebih”.

“Untuk pemerintah pada saat ini belum memberikan kami ruang untuk perpanjangan izin, sebenarnya kami harus bagaimana, sampai kami di anggap ilegal oleh beberapa instansi” sedangkan kami dahulu nya di berikan izin oleh pemerintah dan bukan kami buat sendiri, bukankah dinas – dinas terkait juga yang mengeluarkan izin tersebut” tuturnya

“Secara peraturan kami tidak diberitahu berubahnya seperti apa, yang jelas ketika kami pertanyakan kami pun bingung caranya bagaimana, padahal kami sebagai nelayan mau dan kooperatif membuat izin serta memperpanjang perizinan,” imbuhnya

“Bagan ini kan udah lama di bangun dan ini sudah turun temurun dari tahun delapan puluhan, bahkan bahkan dahulu nya ada ijin yang di keluarkan oleh Dinas perikanan dan di ketahui kecamatan serta di ketahui oleh Bupati, sedangkan dulu kabupaten kita ini masih kabupaten Mempawah. Setelah tahun 2013 ke atas itu tidak ada lagi pemberitahuan kepada kami terkait perpanjangan izin itu seperti apa, dari pihak camat, pihak desa maupun perikanan yang sudah kami tanyai,”bebernya.

“Harapan kami terhadap perusahaan agar bisa menggnti kerugian kami, dan untuk Airud bisa lebih bisa menyikapilah laporan kami, dan syahbandar lebih terbuka terkait data keluar masuk nya tongkang, gak ada lagi alasan kami tertidur, kami ndak tau, harapan kami seperti itu mereka lebih terbuka untuk membantu kami,” ujarnya

Agung selaku petugas jaga pos ke syahbandaran Muara Kubu, saat di konfirmasi di kantornya mengatakan, bahwa terkait laporan Heriyanto itu sendiri benar adanya.

Novi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.