Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Tempat Kerja

Foto bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. GM. PT Bintan Inti Industrial Estate, serta peserta workshop. Selasa 25/10/2022 (F. Patar Sianipar)

Bintan, Kepri – Dalam rangka memastikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakĀ  (PPPA) c.q. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan bekerja sama dengan PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), menyelenggarakan kegiatan Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tempat kerja, di ruang Auditorium PT BIIE, Lobam. sekira pukul 09:30 WIB, serta kunjungan ke Ruang Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di PT BIIE.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA Republik Indonesia, Aresi Arminuksmono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bintan, Aupa Samake, perwakilan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, Kepala UPTD PPA Kabupaten Bintan (yang mewakili), Relawan RP3, Serikat pekerja (Bipartit) GM PT BIE, Aditya Laksamana dan seluruh Perwakilan Tenant Kawasan PT BIE.

Kegiatan workshop diawali dengan sambutan oleh GM PT BIIE. Dalam sambutannya PT BIIE berkomitmen menjadi salah satu Kawasan Industri yang menyediakan layanan perlindungan bagi pekerja perempuan melalui penyediaan fasilitas ruang perlindungan perempuan (RP3). Kami juga berbangga karena peresmian RP3 di Kawasan BIE diresmikan langsung oleh Ibu Menteri PPPA pada tahun 2019 yang lalu.

GM PT Bintan Inti Industrial Estae, Aditya Laksamana saat menyampaikan sambutan pada acara workshop, Selasa 25/10/2022 (F. Patar Sianipar)

Di Kawasan BIIE terdapat 17 perusahaan multinasional dan nasional yang beroperasi dengan total pekerja mencapai 6195 orang, dwngan komposisi karyawan laki-laki sebanyak 2.561 orang dan karyawan perempuan sebanyak 2.872 orang.

Mengingat persentase pekerja perempuan lebih dari 50%, Keberadaan RP3 ini menjadi sangat penting untuk meminimalkan upaya kekerasan terhadap pekerja perempuan dan sebagai tempat perlindungan bagi pekerja perempuan di Kawasan BIE.

Selanjutnya beliau berharap di tahun 2022 ini, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan baik Propinsi maupun Kabupaten, serta Koordinasi dengan Kementrian PPA, terkait keberadaan dan keterfungsian RP3 dapat sejalan dengan Undang-undang Permen PPPA No. 1, Tahun 2020 tentang, penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan.

Aupa Samake, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan saat memberikan sambutan. Selasa 25/10/2022 (F. Patar Sianipar)

Selanjutnya sambutan disampaikan Aupa Samake, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

Aupa menyampaikan Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual upaya untuk mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan juga perlu dilakukan kolaboratif dengan semua pihak.

“Selain itu pekerjaan yang layak dalam sistem didasarkan pada empat pilar yaitu dengan mengutamakan prinsip-prinsip dan hak mendasar di tempat kerja bebas dari kerja kekerasan dan kerja paksa dari pekerjaan anak,” jelasnya

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dalam Peraturan Daerah Kepulauan Riau nomor 6 tahun 2017 tentang Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan, dalam pasal 5 diatur bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara tepat oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan, penjagaan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah, dan unit kerja Perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya meliputi bidang sosial kesehatan pendidikan dan Ketenagakerjaan pembayaran perempuan dan perlindungan perempuan.

“Penanganan korban secara terpadu melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A),” jelasnya.

Aresi Arminuksmono, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA Republik Indonesia saat memberikan sambutan di acara workshop, Selasa 25/10/2022 (F. Patar Sianipar)

Sementara itu, Aresi Arminuksmono, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPPA Republik Indonesia ini bertujuan untuk, meningkatkan pemahaman manajemen perusahaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja, menyusun rencana kerja yang menjadi pedoman bagi Pengelola RP3 dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung perlindungan hak pekerja perempuan di tempat kerja.

Kegiatan ini ditutup dengan kunjungan bersama ke ruang RP3 yang berada di Wisma BIIE. GM PT BIIE, Aditya Laksamana menyampaikan bahwa, selama masa pandemi sampai awal tahun 2022 kegiatan RP3 tidak banyak berjalan karena keterbatasan tatap muka dalam operasional perusahaan, di seluruh Kawasan.

Diharapkan dengan kunjungan Kementerian PPPA dapat menjadi langkah baru untuk memaksimalkan kehadiran RP3 ini.

PS

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.