oleh

Warga Tuntut Transparansi PT Mayawana Persada Diduga Ada Oknum Mafia Tanah Yang Bermain

Lahan yang telah di garap dan dikuasai PT Mayawana Persada di Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang” Senin 27/12 foto dok silabusnews.com

Silabusnews.com, Kalbar, Ketapang – Kehadiran investor di suatu daerah seharusnya akan memberikan manfaat bagi daerah tersebut melalui berbagai cara, sesuai aturan yang berlaku terkait hak dan kewajiban suatu perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dalam UU no 40 tahun 2007 pada Bab V pasal 74 Ayat 1 “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Pada ayat ke 3 ditegaskan ” *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Namun hal itu tidak sesuai implementasi dilapangan, seperti adanya PT.Mayawana Persada(PT. MP), pada saat ini yang sedang trending, khusus tentang penggarapan lahan masyarakat yang secara lapangan cukup banyak lahan yang belum diganti rugi namun sudah digarap, serta ganti rugi yang tidak transparan.

Lahan/tanah Masyarakat yang digunakan untuk ladang, bekas ladang, dan kebun karet digarap oleh PT. MP tidak di dibayar sesuai aturan dan ketentuan hal ini diungkapkan oleh Kepala adat Dusun Serimbung.

Pada tahun 2019, PT. MP melakukan sosialisasi di Dusun serimbung. Kemudian ada MoU, dalam MoU tersebut disebutkan bahwa, harga tali asih Rp. 1.500.000/hektar. Tanam tumbuh (Tatum ) 25.000/batang, dalam 1 (satu) hektar lahan jumlah pokok Tatum yang akan dibayar PT. MP sejumlah 50 batang/pohon, kemudian lahan yang belum dibayar pihak PT MP tidak akan menggarap.

Salah satu warga yang lahannya di gusur tanpa adanya kompensasi dari Perusahaan.

“Harga tali asih Rp.1,5 juta per hektar, tatumnya 50 batang dalam 1 hektar yang disanggupi pihak PT. MP, dan perbatang dinilai Rp25.000 pada saat sosialisasi di dusun Serimbung,” tutur Kimsun Kepala Adat Dusun Serimbung pada Kamis (23/12/ 2021).

Kimsun mengatakan kalau saat ini beredar issue yang mengatakan bahwa MoU dengan Kepala Desa Kampar Sebomban, namun realisasinya tidak sesuai apa yang tertera.

Kimsun sempat menemui Kades Kampar Semomban mempertanyakan perihal tersebut, dan dikatakan kades apa yang disampaikan sesuai dengan aturan PT. MP.

“Kami bicara dengan Pak Kades dan Roni, Pak Kades menyatakan “Kalian sudah mengerti aturan MP, apapun aturan MP itulah yang dipakai kalian,” Kimsun menirukan pernyataan Kades.

“Ternyata sekarang sudah diukur belum dibayar, dan sudah digarap (LC dan ditanam) kemudian tanam tumbuhnya tidak dihitung. Apakah itu melenceng MoU awal, yang ada,” sambung Sang Kepala Adat Dusun Serimbung.

Tumpukan Kayu milik PT Mayawana Persada.

Kimsun sempat bertanya pada Manajer Estate PT MP di Desa Kampar Sebomban, Cecep mengatakan kalau tali asih(TA) sudah diserahkan melalui Kades Kampar Sebomban.

” Pada kenyataannya begitu, bahwa TA lewat Kepala Desa Kampar Sebomban kata Pak Cecep dan Pak Yohanes,”tutup Kimsun.

Ditempat terpisah, sumber dalam dari PT MP yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa menurut Manajer semua TA ada dengan Kades.

“Menurut Pak manager, semua TA dibawa oleh KADES, untuk lahan yang sudah digarap, untuk TA nya ngambilnya kesana,” kata Sumber dari MP.

Pada saat dikonfirmasi, apakah MoU PT. MP untuk wilayah Desa Kampar Sebomban dengan Kepala Desa Kampar Sebomban? Cecep Estate Manager PT MP mengatakan ” Baiknya Koordinasi dengan Pak Yohanes”.

Yohanes, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak menjawab, hanya centang 2 ( dua).

Sebelumnya telah diberikan dimedia ini, Kelompok Tani Usaha Bersama menuntut transparansi terkait GRTT dan MoU PT MP dan meminta pertanggungjawaban dari Ketua Kelompok Tani yang ada di Dusun Tunas Kampar terhadap penyerahan lahan seluas 600 hektar.

Di ketahui Tali Asih yang dibayarkan PT MP kepada Kelompok Tani hanya senilai Rp300/hektar, hal itu tidak sesuai dengan isi MoU seperti yang telah diungkapkan oleh Pak kepala adat Dusun Serimbung.

Menyikapi perihal yang jadi trending pembicaraan dan pemberitaan terkait perusahaan HTI yang di kuasai PT Mayawana Persada, Ketua Komcab LP-KPK Ketapang angkat bicara.

” Dari pemberitaan yang saya baca serta informasi yang kita himpun, apa yang terjadi terkait penggarapan lahan oleh PT MP yang bergerak di bidang HTI, saya cermati ini adanya dugaan indikasi Mafia Tanah, hal ini mestinya pihak APH harus usut, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, jika lahan itu milik pribadi seharusnya pihak perusahaan selesaikan dan jangan melalui perantara atau melalui Desa, ya desa cukup mengetahui,” ucap Wito Koeswoyo Ketua Komcab LP-KPK Ketapang.

Sementara itu Kades Kampar Sebomban, Kristianus Iskimo, A.Md dikonfirmasi via WhatsApp menjekaskan bahwa tidak ada MoU, yang ada hanya berita acara hasil sosialisasi yang ditanda tangani oleh masing masing masyarakat dan pimpinan masyarakat, Kadus,Kadat, Tokoh masyarakat serta masyarakat dengan pihak PT.mayawana persada. Sedang kapasitas pihaknya di desa hanya mengetahui.

“Khusus di kampar sebomban TA pakai satuan hektar semua bang,yang ada tanam tumbuh 1,5 juta bg,yang kategori natai 800 rb per ha bg ,yang rawa kosong 300 rb per hektar bg…terima kasih di MP…semua sesuai dengan berita acara hasil sosialisasi tim MP dan masyarakat ketika sosialisasi di dusun dusun,” jelas Iskimo.

Lebih lanjut di jelaskannya bahwa Fee kayu alam pun sudah mulai dibagikan ke masyarakat yang seharga Rp.2000 rupiah per kubik berdasarkan hasil pengukuran di lapangan.

“Program CSR juga mulai berjalan dr bangunan gereja,menara masjid,rehap jalan,bantuan tong air,pembangunan gedung serbaguna,bantuan keagamaan di hari raya,,,semua jalan,” lanjutnya.

Kemudian untuk TA di area rawa Iskimo katakan itu dibagi rata

“Khusus untuk area rawa dan kosong TA dibagi rata dan tidak boleh di monopoli oleh oknum pribadi karena rata2 tidak ada usaha ,untuk yang terdapat tanam tumbuh dibayarkan langsung secara pribadi ….karena memang jangan sampai terjadi claim oleh oknum pribadi yang hanya dg mematok area dalam skala luas tanpa ada usaha yang jelas hanya dg modal ngecat kayu dan merintis hutan,” pungkasnya.

Penulis : Vr

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.