Warga Penjalaan Minta APH Usut Dugaan Penyimpangan Bagunan Rabat Beton

Anwar(baju Jingga) beserta rekan saat bersamaan hendak melapor ke Polres Kayong Utara. Foto: AM Silabusnews.com

Silabusnews.com,Kalbar, Kayong Utara – Sejumlah warga Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara minta APH mengusut dugaan penyimpangan Proyek pembangunan jalan Rabat Beton.

Proyek yang dibangun menggunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2020 tepatnya di lokasi Dusun Sinar Timur, Desa Penjalaan menuju Sungai Pinang. Tepatnya di area persawahan masyarakat dengan nilai sekitar Rp 300 juta.

Salah satu tokoh Pemuda Anwar mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak sesuai rencana awal.

” Pekerjaan itu hasilnya tidak sesuai dengan rencana awal dan tidak sesuai dengan RAB, yang dalam perencanaan sepanjang 650 meter dengan lebar 1.5 meter dan tebal 15 Centi Meter namun realisasinya jauh dari harapan,”ungkap Anwar.

Anwar menyebut selain Kwalitas pekerjaan yang diragukan, ada dugaan penyalahgunaan dalam proyek itu.

” Kami menduga ada penyalahgunaan dalam proyek desa ini, pekerjan rabat beton dari tahun 2020 sampai hari ini belum selesai, agaran sekitar tiga ratus lebih yang mana harusnya pengadukan megunakan molen tapi tidak digunakan, kemudian dalam RAB ada pasir uruk, tidak juga digunakan, terus harian orang kerja (HOK) 100.000 teryata di tenaga kerja 35.000 dan semen 1049 sak ril di lapangan sekitar 500 sak saja,” beber Anwar.

Ia menerangkan perihal tersebut juga sudah dibahas dalam forum yang di hadiri pemerintah Desa beserta perangkatnya, Badan Permusyawatan Desa(BPD), RT, Tokoh Masyarakat dan perwakilan warga dari berbagai unsur.

” Hal ini sudah dilakukan audiensi dan telah tertuang dalam berita acara, dan telah disepakati akan ditindaklanjuti ke Proses Hukum,”ujar Anwar.

Dikatakannya dari pekerjaan itu ada 109 meter yang belum selesai.

“Uang tersisa di TPK pengelola Rp 25.096.000, Sementara yang belum selesai 109 meter, itu udh tidak sesuai dengan RAB,”pungkasnya.

Senada dengan Anwar, Suparjan Warga Penjalaan mengatakan kalau dari proyek yang dikerjakan banyak yang tidak sesuai perencanaan dan RAB.

” Banyak kejanggalan yang kami perhatikan, seperti pasir uruk yang tidak digunakan, batu yang harusnya 125 kubik hanya sekitar 20 kubik yang digunakan, untuk lebih jelasnya silahkan cek langsung ke lapangan agar Semua menjadi jelas,”tutur Suparjan.

Ia berharap dari perihal ini agar dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

” Kita minta agar diproses secara hukum agar ada efek jera dan kedepan tidak adalagi terjadi hal hal seperti ini,” imbuhnya.

Menyikapi persoalan yang terjadi, Juminggu HS selaku Sosial kontrol mengatakan, dengan adanya protes dari warga Desa Penjalaan terkait penggunaan Dana Desa berharap agar masalah tersebut di selesaikan secara musyawarah di tingkat Desa dan Kecamatan.

“Selanjutnya permasalahan tersebut jadikan pembelajaran kedepan untuk lebih baik.
Jika kita mengamati siapa salah siapa benar, kemungkinan besar lebih berat ketimbang warga menitipkan harapan kepada para pemimpin di desa tentu nya.
Kerja ikuti prosedur sesuai RAB,” ujar pria yang akrab di sapa Ijul KKU itu.

Ijul mengatakan langkah awal secara administrasi harus transparan terkait pengelolaan Dana Desa sesuai UU no 14 tahun 2018 keterbukaan informasi publik.

“Masalah keuntungan si pengelola sudah ada 3 sampai persen.
Bicara kwalitas harus di sesuaikan dengan ketentuan,arti nya tidak boleh kurang tidak boleh lebih,” ucapnya.

Di lain pihak ketua BPD Penjalaan Mulyadi dikonfirmasi media ini menjelaskan, bahwa pekerjaan itu memang belum selesai, dan masih ada sisa uang di pelaksana.

” Memang betul kerjaan itu belum rampung dan masih ada sisa uang di pelaksana,” jelas Mulyadi.

Menurut penjelasan Mulyadi bahwa keterlambatan itu dikarenakan faktor alam, pihaknya selaku BPD yang fungsinya selaku pengawasan sudah melaksanakan tugas sesuai Tupoksinya.

” Kami selaku BPD sesuai tupoksi telah melaksanakan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut, saat kami ke lapangan yang mereka kerjakan sudah sesuai, hanya ada beberapa hal yang karena alam ada yang terkikis, seperti pasir uruk yang berkali kali dilansir dan terkikis air pasang,”lanjutnya.

Menurut Mulyadi pihaknya sudah meminta kepada pelaksana agar menyesuaikan pekerjaan dengan RAB dan terkait perihal tersebut belum ada temuan dari Inspektorat dan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada warga baiknya seperti apa.

” Kami memang tidak tiap saat mengawasi dilapangan, namun sudah kami tegaskan agar pekerjaan harus disesuaikan dengan RAB, dan untuk lebih jelasnya bisa di tanya langsung ke Pelaksana, Terkait ada atau tidaknya penyimpangan atau penyalahgunaan hal itu belum ada temuan dari Inspektorat, selanjutnya kami juga tak bisa untuk intervensi. Bagi warga yang mau dibawa ke jalur hukum ya silahkan itu hak warga,”katanya.

Sekretaris Desa, Dedi Kurniadi,A.Md dihubungi media ini mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan penjelasan Karen itu kewenangan Kepala desa.

“Mungkin dalam hal klarifikasi terkait hal itu saya pun rasanya kurang elok untuk berkomentar, yang lebih layak kepala desa bang,”kata Dedi melalui pesan WhatsApp.

Kepala Desa Penjalaan Selamat Riyadi di konfirmasi melalui jaringan WhatsApp Senin pagi(05/07/2021) tidak menanggapi.

Penulis: AM

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.