Selain Pembangunan Fisik, Ansar Diminta Segera Ramu Kebijakan Atasi Persoalan Ekonomi Masyarakat Jangka Pendek

Bintan – Beragam wacana pembangunan fisik seperti jembatan Batam Bintan dan penataan ibukota Provinsi Kepri menjadi seperti Hongkong diharapkan tidak membuat Gubernur Kepri, Ansar Ahmad lupa akan janjinya untuk memulihkan efek sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat Kepri pada saat Pandemi seperti masalah pengangguran dan tercukupinya kebutuhan hidup sehari-hari, Kamis (01/04/2021).

Hal ini sebagaimana disampaikan sosiolog politik dan pemerintahan, Suyito yang sangat berharap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memahami prioritas persoalan yang dihadapi masyarakat Kepri saat ini.

Dia berharap juga, penyakit demokrasi demagog dan narsisme politik tidak menghinggap juga dalam langkah politik Ansar Ahmad sebagai seorang gubernur.

Demagog berdasarkan KBBI adalah penggerak atau pemimpin rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk mendepankan kekuasaan. Secara kebahasaan demagog berasal dari bahasa Yunani yaitu demos berarti rakyat, dan agógos berarti penghasut (pemimpin). Maka demagog dapat diartikan sebagai pemimpin penggerak politik yang pandai mempengaruhi rakyat untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan.

Penyakit kedua yaitu narsisme. Narsisme merupakan perasaan cinta kepada dirinya sendiri dengan memuji diri sendiri secara berlebihan. Dalam konteks politik para narsisme seakan-akan mereka merasa dirinya berhasil, prestasi yang dibuatnya semata-mata keberhasilan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya.

“Kedua penyakit ini menganggap mereka seolah-olah memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, padahal tujuan utama mereka yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan menaikan citra dirinya di masyarakat,” kata Suyito.

Rencana Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang mau membangun pulau Penyengat atau Tanjungpinang menjadi Hongkongnya Kepri dianggap sepertinya Pak Gubernur Ansar Ahmad sedang berkampanye politik dengan berimajinasi politik masa depan.

“Statement tersebut mengabstraksikan bahwa beliau sedang menyelundupan kepentingan politiknya untuk dua periode. Itu artinya ansar sedang mendahulukan imajinasi politiknya dari pada fokus dengan janji janji politiknya saat kampanye kemaren, sebab pernyataan itu tidak ada dalam janji kampanyenya,” kata Suyito yang juga merupakan Direktur INSPIRE Kepri.

Ditambahkannya dengan kondisi masyarakat yang daya tahan sosialnya tidak kuat akibat pandemi global corona ini, mestinya Ansar Ahmad punya Sense of Urgensi dengan mendahulukan Main Interest atau Kepentingan yang sangat utama bagi masyarakat Kepri saat ini yaitu kesehatan, energi dan ketahanan pangan lebih dimaksimalkan pemenuhannya untuk kepentingan masyarakat kalangan bawah.

“Sehingga pernyataan demi pernyataan yang terlontar nantinya tidak membuat blunder dikalangan masyarakat lapisan bawah. Dalam membuat referensi pembangunan Pulau penyengat dengan memakai narasi Hongkong sebagai rujukannya dirasakan kurang tepat utk pulau Penyengat. Semestinya narasi rujukannya tetap mengedepankan pijakan sejarah pulau penyengat dengan rujukannya yg sama sejarahnya tetapi lebih maju,” tambah Suyito.

Sebelumnya, Ansar Ahmad sempat berjanji memberikan pinjaman modal untuk UMKM tanpa bunga, bantuan sepeda motor untuk RT RW dan lain sebagainya.

“Ada begitu banyak janji politiknya saya pikir ditengah kondisi begini sebaiknya diprioritaskan persoalan masyarakat seperti pengangguran dan bantuan permodalan UMKM tanpa bunga, bahkan Wakilnya Ibu Marlin di sebuah media massa dulunya sempat mengungkapkan akan mengoptimalkan FTZ KEK dan menciptakan 100 ribu lapangan kerja, ini lah menurut saya yang prioritas untuk diselesaikan karena sangat dibutuhkan masyarakat saat ini” tutup Suyito.

Dalam penyampaian visi – misinya Ansar – Marlin menyusun lima misi utama yang meliputi percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya mewujudkan kualitas SDM yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasis iman dan taqwa.

Misi lainnya adalah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dan berwawasan lingkungan. Kemudian mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Adapun misi yang terakhir adalah mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Penulis: Ak**

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.