Abdul Karim SH, mantan anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara.(f.dok)
Silabusnews.Com, Kayong Utara – Tahun ini ada perubahan agenda yang sudah lazim dari Lembaga DPRD Kayong Utara, yang mana biasanya setiap tahun mengagendakan Rapat Paripurna Istimewah setiap menjelang Hari jadi Kabupaten Kayong Utara(KKU). Hal tersebut diungkapkan Abdul Karim Mantan Anggota DPRD KKU yang juga Pernah menjadi Ketua DPRD pertama di KKU, pada Jumat(26/06/2020).
“Saya kecewa dengan para anggota DPRD KKU tahun ini, tak biasanya mereka melupakan sejarah, sebab mereka tidak melaksanakan atau menghilangkan agenda penting daerah, yaitu Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka memperingati hari jadi Pemerintahan Daerah Kayong Utara, yang mana setiap tahunnya di adakan,” ungkap Abdul Karim.
Abdul Karim juga mempertanyakan rasa Nasionalisme para anggota Dewan yang Terhormat.
“Apakah rasa Nasionalis dan rasa Patriotismenya sudah hilang ?, sehingga lupa dengan jasa-jasa para pejuang pendahulunya,” kata Karim Dengan nada tanya.
Abdul Rani Tokoh masyarakat. KKU. (f.dok)
Senada dengan itu, Abdul Rani Salah satu tokoh Pemekaran mengatakan Berkaitan dengan HUT KKU yang ke- 13 ini memang agak beda.
“Tahun ini alasan mereka dikarenakan Covid-19. Memang yang semestinya Paripurna Istimewah oleh DPRD KKU di agendakan setiap tahun, sehingga kami tim pemekaran merasa di hargai atas jerih payah yang kami lakukan,”kata Abdul Rani.
Lebih lanjut dikatakan Abdul Rani, mekarnya Kabupaten Kayong Utara penuh dengan perjuangan yang panjang, menguras pikiran, waktu dan tenaga, bahkan finansial serta penuh dengan cercaan dan hujatan.
“Tujuan pemekaran untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat pembangunan yang tertinggal serta membuka lapangan kerja seluas luasnya baik di birokrasi maupun di swasta,” imbuhnya.
Ia juga menitip pesan pada para Anggota DPRD.
“Kepada Wakil Wakil Rakyat jangan sekali kali melupakan sejarah alias jasmerah yg pernah diucapkan tokoh Proklamator Bung Karno,” pungkasnya.
Awak media ini mencoba untuk konfirmasi kepada beberapa Anggota Dewan melalui WhatsApp, namun dengan nada yang hampir sama, agar langusng ke Ketua atau unsur Pimpinan.
” Langsung ke Ketua saja bang, ke Wakil Ketua pun boleh bang,” jawab Abdul Muis DPRD Partai Perindo.
“Mungkin lebih tepatnya minta ke unsur pimpinan,” kata Yulisman Politisi Partai Keadilan Sejahtera(PKS).
“Yang berhak menanggapi adalah ketua DPRD, kalau saya adalah salah satu ketua pemekaran juga,”Kata Abdurrahman Politis PKS.
Sementara itu, Muhammad Abas, Wakil Ketua DPRD dari Partai Hanura, saat dikonfirmasi tidak memberikan tanggapan.
Sedang Sarnawi Ketua DPRD Politisi Partai Demokrat tidak bisa dikonfirmasi.
(Ali)
