oleh

Misbar Kades Mengkalang Berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berikan Solusi Terkait Adanya Vaksinasi Yang Tidak Mencapai 70%

Kepala Desa Mangkalang Misbar saat di temui di rumahnya” Senin 15/2 foto Novi Silabusnews.com.

Kubu Raya, Kalbar  – Desa Mengkalang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Kubu – Kabupaten Kubu Raya, Di mana Kecamatan kubu sendiri memiliki Luas wilayahnya hingga saat ini kurang lebih 1.211,60 Km2 yang terdiri dari 20 Desa.

Desa Mengkalang juga merupakan desa yang di nobatkan desa yang wilayah nya masuk dalam zona 3 yaitu desa yang jarak tempuh nya jauh dari akses perkotaan dan perlu waktu lama dan biaya yang teramat besar untuk mencapai desa tersebut.

Kepala desa Mengkalang Bapak Misbar saat di temui di sela kesibukannya mengatakan”Terkait infrastuktur desa mengkalang, sementara masih 65%, sisanya masih banyak perbaikan-perbaikan, tapi untuk bangunan yang belum pengerasan tinggal bagian ujung,” Pungkasnya” Senin 15/2.

Lanjut Misbar, yang tidak ada penduduknya, kalau untuk wilayah yang berpenduduk semuanya sudah pengerasan, untuk yang jalan tanah untuk sampai perbatasan itu ada 4 kilo setengah, Yang sudah pengerasan ada sekitar 10 kilo, Dan yang sudah di bangun sekitar 4 kilo setengah.

“Mengenai cost bahan-bahan seperti pasir, semen dan yang lain’nya Misbar mengatakan kalau kita itu kan ada zona nya, kalau kita masuk pada zona 3, kalau untuk semen itu 110 ribu, kalau pasir itu 240 ribu perkubik, batu 650 ribu batu yang 2/3, kalau batu yang satu itu 900 san.
Kita memang sudah siap kendaraan angkutan kendaraan besar sampai kendaraan kecil kita siap jadi bisa kalau ada pembangunan itu tidak berkendala”

Karena pasir kita datangkan melalui ponton ( tongkang ) yang di sandarkan di pangkalan kemudian kita estafet lagi. Untuk pendanaan kita ada APBD/APBN dan untuk tahun ini dana desa kita tidak bisa di untuk infrastruktur karena hanya 32% yang tersisa dari 40,7%. Karena kalau kami 40,7% itu kami gunakan untuk BLT ( bantuan langsung tunai ) 20% untuk ketahanan pangan 8% untuk penanggulangan Covid. Jadi dana sisa itu hanya 32% dengan nilai 452 juta saja” terangnya.

Untuk distribusi dana BLT/DD kita mengadakan seleksi perdaerah, kita hanya bisa membiayai 130 kepala keluarga, dan untuk vaksinasi kemaren menurut data dari puskesmas kita hanya bisa mencapai 48,2%namun pada saat ini kita belum dapat pendataan secara mendetail dari Rt. Karena menurut saya sudah cukup banyak yang sudah di vaksinasi, Mungkin sudah ada banyak lagi yang di vaksin, misalnya di Pontianak di kecamatan dan itu tidak masuk datanya ke puskesmas.

Kemarin kita sudah berupaya kita data per Rt jadi di sanalah ketauan’nya, dan pada hari ini sekdes kami datang dan membawa data dari Rt, terkait data 48% yang baru tervakainasi ada beberapa keyakinan masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksin, karena memang pada saat ini wilayah kita belum ada yang terpapar Covid yang positif. Sehingga kami dari pemerintah desa kewalahan bahkan kita sudah memberikan aturan, teguran bahkan surat edaran sudah kita lakukan. Tapi pada akhirnya kami dari pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin dan itu akan kami kembalikan kepada Bappeda, dan administrator pemerintah kabupaten kubu raya, apakah vaksinasi ini di lakukan secara pemaksaan dan sebagainya untuk mencapai target.

Kalau pun tidak tentunya kami dari pemerintah desa tidak mampu, seandainya memang aturan dari pemerintah kabupaten kubu raya tidak ada pencairan dana ADD/ADD bagi saya itu tidak masalah. tapi saya tetap tidak bisa mengadakan kegiatan di desa karena tidak mungkin memerintahkan staf desa tanpa ada gaji apalagi tenaga honor, mereka mau makan apa.

Kemarin kami sudah minta solusi dengan camat dan sebagainya petunjuk, kalau memang adanya paksaan menurut pemerintah kabupaten kubu raya mereka harus di vaksin dengan menggunakan ajakan  dan sebagainya silahkan. Kami dari pemerintah desa hanya bisa mendampingi. Disini kan ada Hak walaupun ada aturan dan mereka punya Hak tentunya kami tidak bisa berbuat, misalnya pada saat ini harus memaksakan dan sebagainya.

Kami hanya bisa melakukan sesuatu sesuai petunjuk dan untuk upaya terakhir pun itu sudah kami lakukan karena besok pun masih kita lakukan vaksinasi lagi.

Untuk solusi pada saat ini kami berharap kepada pemerintah kabupaten kubu raya khususnya Bappeda dan sebagainya ada solusi. Misalnya tahap pertama dana desa di cairkan, kemudian kedua kami ditekan apa bila tidak mencapai target apa solusinya.

“Sehingga kami juga bisa memberikan himbauan kepada masyarakat karena kami sudah membuat aturan yang sudah kami data per rt pada saat ini kalau mereka tidak ikut vaksinasi maka mereka tidak bisa mendapatkan bantuan, sehingga mereka bisa berfikir bahwa ini ada manfaatnya itulah upaya kami pada saat ini. Program saya terakhir setelah tanggal 16 ini bagi masyarakat yang tidak vaksinasi kami tidak melayani secara administrasi dalam bentuk apapun.

Memang untuk sosialisasi pada saat ini kita tidak melibatkan instansi lain baik itu Babinkamtibmas maupun Danramil, kami bekerja hanya dengan perangkat desa saja. Dan nanti saya akan kroscek lagi, atas benarnya persentase vaksin di desa Mengkalang ini, Karena menurut hitungan saya walaupun belum mencapai 70% tapi sudah di atas 50% karena banyak masyarakat yang vaksin nya di kecamatan kubu ada di PT. Sintang Raya bahkan ada yang di Pontianak dan itu hasil data per Rt nampak jelas” katanya

Terkait dengan anggaran dana DD 540 juta lebih Dan ADD nya 450 juta lebih total nya 1milyar 146 jutaan lebih, dan untuk bedah rumah didesa Mengkalang pada tahun 2021 ada 20 unit dan di berikan kepada 9 Rt dan kita berikan kepada masyarakat yang rumahnya paling parah dan layak untuk di bedah, serta sisanya mungkin jika program ini terus berlanjut.

Untuk bedah rumah yang masih layak di desa Mengkalang ini ada 90 unit dan yang tersalurkan bantuan baru 20 unit, jadi masih ada 70 unit lagi yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Dan untuk perusahaan sawit yang berada di wilayah desa kami ada 400 san hektar Di HGU PT Sintang Raya, sedangkan untuk plasma nya baru 85 hektar yang di tanam.

Terkait CSR di desa kami belum ada kejelasan, karena dari pihak perusahaan belum ada penetapan di akhir tahun untuk persatu desa dananya ada berapa. Namun jika kita minta pihak perusahaan untuk pembangunan jalan tanah merah dan jembatan itu di penuhi”.

Harapan saya kepada pemerintah daerah kabupaten kubu raya agar bapak Bupati bisa membuat kebijakan dan berpatokan pada 71% otomatis kami kan tidak bisa pencairan, maka bupati tidak memikirkan biaya untuk perangkat desa yang harus kita berikan insentif maka saya pun harus berbuat apa, dan tentunya desa saya akan lumpuh ketika tidak ada pelayanan publik” ujarnya. (Novi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.