oleh

Komisi IV DPRD Kota Batam Gelar RDPU Terkait Karyawan di PHK

-Batam, Kepri, Politik-127 Dilihat

Batam, Silabusnews.com – DPRD Kota Batam, menampung aspirasi seorang karyawan PT Central Engineering. Aspirasi tersebut mendapat tanggapan dari dewan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama karyawan dan pimpinan PT Central Engineering di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Batam, Kamis (7/4/2022).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD, Capt. Luther Jansen, dan dihadiri Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, dan Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Rapat tersebut membahas tentang perusahaan yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada BPJS Kesehatan terhadap karyawan tetap yang telah di-PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) sehingga hilangnya hak mendapatkan layanan kesehatan.

Karyawan PT Central Engineering, Hasan Suaebi, mengatakan, dirinya sangat mengharapkan kerjasama dari pihak perusahaan agar memperoleh manfaat dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari Pemerintah.

“Terus terang kalau tuntutan PHK saya semuanya sudah terpenuhi. Yang saat ini (JKP) memang terkendala, mungkin saya tidak tau persis alasan perusahaan itu apa, jadi harapannya kedepannya masalah ini cepat selesai,’ ucap Hasan.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Batam, Amuri mengatakan, permasalahan tersebut hanya kesalahan administrasi dari status mengundurkan diri menjadi PHK, agar Hasan bisa mendapatkan manfaat dari program JKP.

“Sudah mau kelar, hanya merubah aja PHK, kesalahan administrasi mengundurkan diri, harus ada PHK. Cuma terkendala administrasi untuk pencairan JKP, Program BPJS,” ucap Amuri.

Sementara itu, Capt. Luther mengatakan, pihak PT Central Engineering, sudah menyelesaikan kewajibannya seperti memberikan gaji 2 bulan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah lembur kepada Hasan. Namun, akibat kesalahan administrasi, Hasan tidak dapat mendapatkan program JKP.

“Jadi tuntutannya bahwa BPJS-nya dicabut oleh BPJS kesehatan karena perusahaan tidak lagi membayarkan karena sudah diputus. Ini cuma kesalahan administrasi saja, dan sudah selesai,” pungkasnya. (Sk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.