Kisruh Data Penerima Bantuan KPM BLT DD

0
453

Kantor Desa Sukabangun Dalam.( foto dok: Ali, Silabusnews.com)

Silabusnews.Com,Ketapang – Kamis (25/06/2020).Kisruh tentang data KPM BLT DD mencuat ke Publik dan menjadi perbincangan hangat, khususnya masyarakat Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Sebagian warga menuding bahwa dalam pendataan warga penerima bantuan tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih.

Warga juga mempermasalahkan keterlibatan istri Kepala Desa (Istri Kades) yang ikut berperan dalam pendataan warga.

SY, Istri Kades saat ditemui di kediamannya (24/06/2020) mengakui memang betul dirinya ikut sebagai relawan dalam pendataan yang diberi mandat oleh Kades.

” Memang betul saya ikut mendata dan saya dikasi surat mandat, namun sebatas sebagai relawan juga atas kesepakatan dan melalui musyarawah,”kata SY.

Dikatakannya sebagai relawan ia hanya sbagai pengumpul data yang tidak punya kewenangan menentukan siapa yang berhak sebagai KPM.

” Saya hanya sebagai relawan dimana tugas saya hanya ikut mencari dan mengumpulkan data warga yang layak dan memenuhi kriteria seperti yang telah ditentukan dalam aturan. Data itu kita kumpulkan dan selanjutnya diserahkan pada tim untuk diseleksi lagi, karena saya tidak berhak untuk memutuskannya,”lanjutnya.

Penuturan SY dibenarkan oleh YL yang kebetulan juga hadir di kediaman SY.

” Memang benar apa yang dikatakan Bu Kades, beliau selama ini memang senang membantu, sudah bnyak yang Bu kades buat untuk mendukung kemajuan Desa,” ucap YL menimpali.

Sementara itu, HR Kades Sukabangun Dalam mengatakan bahwa apa yang terjadi di Desanya tidak lepas dari dinamika Pemerintahan yang harus dihadapi dan disikapi dengan baik dan bijak.

” Hal itu merupakan Dinamika dalam suatu pemerintahan meski hanya skala Desa, dari dua ribu lebih warga yang saya pimpin tentu tidak semua yang setuju, atau sepaham, tentu ada pro dan kontra itu sudah lumrah, namun harus dihadapi dan disikapi dengan bijak dan tenang,” ucap HR.

Saat disinggung adanya tudingan warganya yang menduga Kades dan perangkat mendapat bagian beras melebihi jatah warga, dirinya membantah hal tersebut.

” Itu tidak benar, hanya fitnah yang mereka sebarkan, jika mereka ngomong harus ada faktanya jangan asal ngomong itu sama halnya pembunuhan karakter,” imbuhnya.

Camat Delta Pawan, Pitriyadi di konfirmasi via WhatsApp menjelaskan kalau
Pendataan masyarakat penerima BLT DD adalah sesuai arahan Kemendes melibatkan Tim Relawan Tanggap Covid 19.
Penunjukan istri kades sebagai Relawan juga tidak ada melanggar aturan.

“Hasil pendataan inventarisasi dan survey lapangan tim relawan yang juga berkoordinasi dengan RT Kadus, selanjutnya dibawa ke Forum MUSDESSUS (Musyawarah Desa Khusus) yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, kadus RT RW dan perwakilan masyarakat,” jelas Camat.

Dikatakannya Finalisasinya pada Forum Musdessus, jika forum menyepakati 120 orang penerima manfaat, orang itulah yang menerima.

“Tentu keterbatasan dana Pusat, Provinsi dan Daerah menjadi kendala dalam pendistribusian bantuan yang diberikan, sehingga tidak semua masyarakat yang tergolong kurang mampu menerima bantuan.
Tentu, pihak desa sudah memikirkan sehingga jika ada program lain, Masyarakat yang belum tercover bantuan dapat di prioritaskan,” pungkas Camat.

(ali)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.