Riska Wirawan, Dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
Statistik sebagai Wajah Resmi Pemerintah
Data dan statistik pemerintah selalu menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan publik. Angka-angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, hingga garis kemiskinan dijadikan dasar untuk mengukur keberhasilan program negara. Namun, data tersebut tidak jarang menuai keraguan dari masyarakat, terutama ketika realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.
Ketika Data Berbeda dengan Realitas
Kerap kali publik menemukan bahwa klaim pemerintah mengenai turunnya angka kemiskinan atau membaiknya daya beli tidak sejalan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus naik, sulitnya mencari pekerjaan, atau ketimpangan sosial yang semakin nyata, sering kali membuat statistik pemerintah dianggap “indah di atas kertas” namun jauh dari kenyataan.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Ketidakselarasan antara data dan realitas berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rakyat menjadi skeptis, menganggap data hanya alat legitimasi politik, bukan cerminan kondisi nyata. Jika kepercayaan publik terkikis, maka efektivitas kebijakan pun terancam. Sebab, masyarakat akan sulit mendukung program pemerintah yang dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pentingnya Transparansi dan Validasi Data
Untuk menjaga kepercayaan, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam metode pengumpulan data. Validasi dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil juga penting agar data lebih akurat dan kredibel. Teknologi digital bisa dimanfaatkan untuk memperluas partisipasi publik dalam pengawasan, misalnya melalui survei daring terbuka atau kanal pelaporan masyarakat.
Menuju Data yang Berpihak pada Rakyat
Lebih dari sekadar angka, data pemerintah harus mampu merepresentasikan realitas hidup rakyat kecil. Angka pertumbuhan ekonomi, misalnya, seharusnya dilengkapi dengan indikator yang lebih kontekstual seperti disparitas wilayah, kualitas pekerjaan, atau akses layanan dasar. Dengan begitu, statistik tidak lagi menjadi jargon teknokratis, melainkan benar-benar menjadi alat ukur kesejahteraan.
Kesimpulan
Kepercayaan publik pada data pemerintah merupakan fondasi penting bagi keberhasilan demokrasi dan pembangunan. Statistik yang tidak sejalan dengan realitas hanya akan menumbuhkan skeptisisme dan melemahkan legitimasi kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun sistem data yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Penulis: Riska Wirawan adalah pengamat isu social di masyarakat dan kebijakan public dan dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Aktif menulis terhadap isu social dan kebijakan public di media nasional.
