Kejati Kepri Sosialisasikan Penegakan Hukum Bagi Aparatur Pemda Bintan

Bupati Bintan saat menyampaikan sambutan saat acara sosialisasi Penegakan Hukum Bagi Aparatur Pemda Bintan, Rabu 28/12/2022.

Bintan, Kepri – Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan pemerintahan di tahun 2023 serta melakukan evaluasi di tahun 2022, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan, Gerry Yasid melakukan sosialisasi Peran Kejaksaan Tinggi dalam penegakan hukum di Kabupaten Bintan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Bintan, Bandar Sri Bentan, Rabu (28/12/2022) serta dihadiri oleh Seluruh OPD, Camat, Kepala Desa, dan Lurah Se-Kabupaten Bintan.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kajati Provinsi Kepulauan Riau, beserta seluruh jajaran dalam pengarahan dan sosialisasi yang dinilai sangat penting. Ia juga mengharapkan agar kegiatan tersebut dapat menjadi evaluasi bagi seluruh ASN terutama bagi pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang ada di pemerintahan Kabupaten Bintan agar nanti ditahun 2023 dapat lebih memaksimalkan pelayanan yang tentunya demi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.

“Kita harapkan agar pertemuan ini memberikan manfaat bagi seluruh ASN Kabupaten Bintan agar bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, ” ujarnya

Sementara itu, Kajati Kepri dalam paparannya mengatakan fungsi lain dari Jaksa khususnya dibidang perdata dan tata usaha negara, terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, baik aspek teknis, administrasi maupun teknis juridis.

Dijelaskannya juga bahwa kejaksaan juga dapat memberikan pemecahan masalah baik di pemerintah maupun di masyarakat atas berbagai problem yang timbul dalam proses pembangunan melalui kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain bagi instansi dan atau lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan.

“Diharapkan, kegiatan sosialisasi dapat memberikan pemahaman terhadap seluruh pimpinan OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa, tentang gambaran hukum yang dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya.

*/PS

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.