oleh

Kecaman Terhadap PT. Mayawana Persada Yang Diduga Rampas Hak Warga

Ngorak Kramat Ritual Adat buat jaga kawasan masyarakat Sekucing Baru. pada Kamis 28 April 2022 lalu, foto dok

Silabusnews.com, Kalbar, Ketapang – Puluhan Masyarakat Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang menyatakan sikap kecaman dan menolak keberadaan PT. Mayawana Persada(PT.MP), Selasa /10/05/2022) lalu.

Penolakan masyarakat karena PT. MP di sinyalir telah merampas hak masyarakat, dimana perusahaan yang bergerak dibidang. Hutan Tanaman Industri.( HTI ), itu menerobos perkebunan warga yang telah di usahakan sejak puluhan tahun secara turun temurun.

Menyikapi perihal tersebut masyarakat Dusun Sekucing Baru, Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua menyatakan sikap:
1. Mengecam Keras keberadaan PT MP di Semandang Kanan.
2. Meminta kepada pihak-pihak yang terkait, Kepala Desa Sandang Kanan, Camat Simpang Dua untuk sesegera membuat pernyataan menolak. HTI bersama- sama dengan Masyarakat Semandang Kanan.
3. Meminta kepada Pj. Pateh Semandang Kanan, bapak Bensen untuk sesegera mungkin memfasilitasi kegaduhan yang terjadi di Dusun Sekucing Baru, setelah dibahas dengan masyarakat Sekucing baru khususnya masyarakat yang telah direntes lahannya (bawas belukar) tanpa seizin pemilik lahan.

Warga Semandang Kanan saat di konfirmasi kepada Media ini mengatakan ; Berawal dari isu masuknya PT MAYAWANA PERSADA yang bergerak di bidang HTI, masyarakat Dusun Sekucing Baru telah mengumpulkan surat penolakan dengan membubuhkan tandatangan dan semuanya menolak PT MAYAWANA PERSADA untuk beroprasi di Desa Semandang Kanan.

” Khusnya di Dusun Sekucing Baru RT 04 Sedamar, namaun pihak Perusahaan masih tetap ingin masuk karna berpegang teguh dengan surat izin dari Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” terang frangki Kamis (19/05/2022).

Namun biarpun ada penolakan dari masyrakat pihak PT M.P masih tetap ingin masuk yang nota benenya hutan di kawasan HGU PT M.P sudah d manfaatkan masyarakat untuk berladang berkebun karet dan membuka perkebunan sawit mandiri.

“Sehingga kami bertanya siapa yang memberi izin ???? dan ada apa sebenarnya ???? Sehingga pihak PT M.P masih tetap ingin masuk. Dan kami tetap berpegang teguh Menolak PT MP,” tegas Frangki.

Senada dengan Frangki warga lain Putrianus Moy juga menyatakan sangat menolak keberadaan Perusahaan HTI, karena disinyalir melanggar adat dan merugikan masyarakat.

“Kami sangat menolak keras keberadan Perushaan HTI di wilayah kami, dikarenakan ganti rugi yang tidak sesuai, tidak tranparansi perjannjian jual-beli tanah, pelanggaran adat yang baru-baru ini dilakukan perusahaan membuat batas tanah tanpa diketahui masyarakat setempat,” tutur Moy saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp Minggu (22/05/2022).

Moy membeberkan dugaan pelanggaran yang dilakukan perubahan bukan tanpa dasar.

“Hal di atas berdasarkan fakta yang sudah terjadi di wilayah tetangga kami simpang hulu. Selain itu juga di kawasn kami terdapat taman kebun buah peninggalan kakek nenek kami, di bukit Gemuroh merupakan salah satu sumber air bersih dan hutan yang masih asri, jika diambil paksa oleh Perusahaan maka kerusakan alam dan bencana tak terhindarkan,” bebernya.

Sementara itu, Gerego Camat Simpang Dua dimintai konfirmasi via WhatsApp tidak merespon dan hanya dibaca.

Penulis : Ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.