Dr.Sukahar, S.H, M.H., Tim Penasehat Hukum FW-LSM( Ketua Komda LP-KPK) Kalbar. Foto: Ali Silabusnews.com
Silabusnews.com,Kalbar – Pelaksanaan proses lelang barang dan jasa Proyek Pemerintah pada umumnya selalu memenangkan dengan harga penawaran terendah sampai diatas 20%(dua puluh persen), sehingga acapkali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan proyek di lapangan, karena terjadi ketimpangan, hal tersebut diungkapkan
Dr. Sukahar, S.H., M.H., Tim Penasehat Hukum Forum Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (FW-LSM) Kalbar kepada awak media pada Jumat(12/03/2021).
Menurut Sukahar yang juga Ketua Komisi Daerah LP-KPK(Komda LP-KPK) Kalbar, Dasar Hukum Pembentukan UKPBJ yang di bentuk berdasarkan, Peraturan Presiden RI
Nomor: 16 Tahun 2018
Tentang: Pengadaan Barang /Jasa.
Pemerintah, Peraturan LKPP
Nomor: 14 Tahun 2018
Tentang:Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Peraturan LKPP Nomor: 11 Tahun 2019
Tentang: Organisasi dan Tata Kerja LKPP.
Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ), diantaranya pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan pengadaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan tugas lain yang di berikan dengan tugas dan fungsi.
Sukahar, S.H., M.H, berpendapat bahwa UKPBJ dalam memenang penawaran harga terendah di satu sisi menguntungkan pemerintah, tetapi disisi lain kualitas proyek menjadi diragukan, bahkan akibatnya banyak proyek menjadi mangkrak, sehingga tidak sedikit yang tersandung kasus dan menjadi masalah hukum.
Sementara itu Richar salah seorang konsultan perencana pada sejumlah proyek Pemerintah di Kalimantan Barat mengatakan, setiap proyek sudah direncanakan secara matang.
“Mulai dari survey lokasi sampai kepada kebutuhan material, alat serta lain-lainnya.
Berdasarkan data yang disesuaikan dengan harga satuan Kabupaten yang sudah ditetapkan pemerintah,”kata Richar.
Menurut Richar dengan peraturan serta ketentuan Pemerintah pada pelaksanaan proses lelang terutama pada tahun anggaran 2021, dimana proses lelang saat ini UKPBJ, yang selalu memenangkan harga penawaran terendah menjadi pemenang lelang, maka semua yang sudah direncanakan dalam suatu proyek menjadi berubah semua.
“Sehingga timbul kekhawatiran banyak pihak mengenai kualitas pekerjaan, bahkan tidak sedikit proyek akan menjadi mangkrak bahkan seringkali menjadi masalah hukum,” imbuh Richar.
Dilain pihak, Hermanto Wakil Ketua Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia(PERKOPINDO) Kayong Utara mengatakan pihaknya mengharapkan UKPBJ di Kalbar, Khususnya di Kayong Utara seharusnya dapat lebih baik dan bijaksana dalam menganalisa setiap peserta yang ikut dalam lelang Proyek Pemerintah dan juga tidak memenangkan peserta lelang yang harga penawarannya terendah saja.
“Meskipun yang dilakukan UKPBJ itu tidak bertentangan dengan aturan serta ketentuan Pemerintah,
akan tetapi sebaiknya bisa mempertimbangkan harga penawaran yang wajar, dengan harapan kontraktor pemenang lelang proyek pemerintah bisa menjaga kualitas pekerjaannya guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari,” ucap Hermanto.
Ditambahkannya, UKPBJ di Kalbar, jangan hanya sekedar cari amanya saja dengan memenangkan penawaran harga terendah pada saat proses lelang pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah.
“Ketika ada masalah dalam pelaksanaan pekerjaan karena ketidakmampuan kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan, UKPBJ secara moral serta hukum harus turut bertanggung jawab, karena ada peran sertanya dalam hal tersebut.
Menurutnya dalam pelaksanaan dilapangan yang sangat dihindari adalah jika berbenturan dengan hukum.
“Hal inilah yang tidak di inginkan oleh semua pihak baik itu Dinas, Konsultan Pengawas atau Kontraktor Pelaksana. Dan masyarakat sebagai pengguna manfaat dari pada proyek pemerintah yang di laksanakan akan turut mengawasi serta mengkritisi jika dilapangan realisasinya tidak sesuai harapan baik fisik maupun kwalitas mutunya,”pungkas Hermanto.
Penulis: Ali
Editor: Crates
