Situasi saat hakim MK membacakan keputusan
Bintan, Kepri – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Bintan, akhirnya akan menetapkan pasangan calon Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan hasil pilkada serentak 27 November 2024 lalu.
Hal ini diketahui berdasarkan surat yang diterbitkan KPU Bintan Nomor : O91/PL.027-Und/2101/2025 tertanggal 5 Februari 2025, yang ditandatangani ketua KPU Kabupaten Bintan, Haris Daulay, usai penolakan gugatan oleh hakim MK..
Isi dari surat tersebut yang menyatakan, Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan HasilPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka pada hsri Kamis, 6/02/2025, sekira pukul 12.00 WIB ajan dilakulan penetapan pasangan Bupati Bintan dan Wakil Bupati terpilih sebagai p Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
“Setelah menjalani proses yang cukup panjang maka besok, KPU Bintan akan menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Bintan Terpilih Pada Pemilihan Tahun2024,” ucap Haris.
“Ini dapat dilaksanakan, karena permohonan gugatan dari Komunitas Bakti Bangsa ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).,” jelasnya.
“Kita tadi sudah mendengarkan putusan dar 9 hakim dari MK, sekira pukul 21.35 WIB, dimana intinya, gugatan dari Komunitas Bakti Bangsa selaku pemohon sudah ditolak MK,” paparnya.
“Jadi, kalau ada yang menyebarkan informasi atau berita PHPU dilanjutkan, atau gugatan diterima MK, itu tidak benar dan menyesatkan,” ketusnya.
Dari putusan MK, Haris Daulay menyatakan, bahwa eksepsi KPU Bintan, bahwa dalil pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) itu diterima oleh MK. Sehingga, permohonan pemohon dari pihak Komunitas Bhakti Bangsa tidak dapat diterima atau ditolak.
“Kalau sudah ditolak MK, apa dasarnya PHPU dilanjutkan, janganlah menyesatkan,” pungkasnya.
Patar Sianipar
