oleh

Dua Jaksa Dilaporkan Ke Komisi Kejaksaan, Dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Erma Suryani Ranik, SH, MH, Kuasa hukum HL saat menerahkan laporan dugaan dua jaksa melakukan tindak pidana korupsi, diterima langsung oleh Komisioner Komisi Kejaksaan, DR. R.M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H., Selasa, 05/04/2022 (Foto Dok.Silabusnews.com)

Silabusnews.com, Pontianak – Kuasa Hukum HL, Erma Suryani Ranik, SH, MH, melaporkan dua Oknum Jaksa Ke Kejaksaan Negeri Sanggau, ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Kantor Direksi PTPN XIIII Periode 2012-2014, Selasa (05/04/2022)

“Kami melaporkan kedua jaksa tersebut disebabkan tidak profesionalnya Kejaksaan Negeri Sanggau dalam penanganan kasus klien kami HL,” jelasnya.

Laporan saya serahkan dan diterima langsung oleh Komisioner Komisi Kejaksaan, DR. R.M. Ibnu Mazjah, S.H., M.H.,

Berdasarkan fakta – fakta persidangan, kami mohon keadilan, dan melaporkan 2 orang jaksa di Pengadilan Negeri Sanggau Kalimantan Barat karena bersikap tidak professional yakni :
Jaksa AS, S.H., M.H., (Jaksa Muda NIP 198202112006031001) pada kejaksaan negeri Sanggau karena, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya dan bersikap tebang pilih dalam melakukan lenegakan hukum, dengan hanya melakukan banding dan kasasi terhadap para vendor yang dipinjam CV nya, oleh oknum pegawai PTP termasuk klien kami terdakwa HL, sementara jaksa tidak melakukan banding dan kasasi terhadap terdakwa oknum pegawai PTPN XIII, yakni Ir. DH HASUGIAN dan FH, S.H

Padahal fakta persidangan memperlihatkan, bahwa management Kebun Kembayan menguasai seluruh uang vendor pelaksana penanaman dan seluruh uangnya disimpan dalam brankas kebun kembayan 2.

Dan juga  melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau TF S.H., M.H., (Jaksa Madya NIP 19750413200121001) turut juga dilaporkan karena lalai, dan tidak melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya, sehingga terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum dengan tidak melakukan Banding dan kasasi terhadap terdakwa Ir.DH dan FH S.H,”, ucapnya

Berkenaan dengan permasalahan diatas, kami juga melaporkan dugaan pembiaran tindak pidana terkait pekerjaan LC dan LCC di kantor Direksi PTP XIII Pontianak Kalbar, sebesar Rp. 8.369.421.060 (delapan milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta Empat ratus dua puluh satu ribu enam puluh rupiah), oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Dokumen BAP Pemeriksaan saksi-saksi atas nama Terdakwa HL, memperlihatkan fakta-fakta bahwa :

Pekerjaan LC dan LCC adalah bagian tidak terpisahkan dari kegiatan penanaman Kebun yang menyebabkan klien kami HL menjadi korban oknum pegawai PTPN XII.

Tidak mungkin dilakukan penanaman kelapa sawit apabila lahan belum dilakukan pembersihan lahan (LC dan LCC) oleh PTPN XIII. Alasan utama Jaksa melakukan penetapan tersangka terhadap klien kami HL, adalah karena sudah menandatangani penutupan secara administrasi kegiatan penanaman pada Desember 2012 padahal belum ada realisasi sepenuhnya dari kegiatan tersebut.

Penutupan kegiatan LC/LCC adalah kewenangan Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak, dalam hal ini Direktur Utama tahun 2012-2014 Ir. BR, mengetahui dengan jelas terjadi kasus penutupan secara administrasi pekerjaan LC dan LCC oleh CV. Kita Bangun Persada dan PT. Sanggau Multi Lestari senilai Rp. 8.369.421.060 (delapan milyard tigaratus enampuluh Sembilan juta empat ratus duapuluh satu ribu enampuluh rupiah).

Dalam BAP, Saksi AIJ sebagai Kabag Sistem Pengendalian Internal PTPN Kalbar, oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar, Selly Riviana, S.H,. (Jaksa Pratama (198405082008122001)) pada 18 Maret 2021, saksi menyebutkan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 13.12/Dirut/R-769/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, pekerjaan penggusuran lahan (Land Clearing) dan pembersihan (LCC) yang terealisasi sampai Desember 2012 kurang lebih 32 hektar dari luasan 1.350 hektar.

Pemeriksaan SB (Kepala Urusan Tanaman Kelapa sawit), oleh jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kalbar Jaksa Selly Riviana, S.H,. tanggal 17 Maret 2021, menyebutkan bahwa Kontrak LC dan LCC dilakukan oleh Bagian Tanaman di Kantor Direksi, Total luasan LC dan LCC yang ditutup pada tahun 2012 adalah 1.150 hektar. Pelaksana pekerjaan LC dan LCC adalah PT. Sanggau Multi Lestari.

Pemeriksaan Dirut PTPN 2012 – 2014 Ir. BR oleh Jaksa Penyidik pada kejaksaan negeri Kalbar, GW ,S.H, M.H,. jaksa utama pratama (197305091998051001) tanggal 8 April 2021 memperlihatkan :

Bahwa pembukaan dan pembangunan kebun sawit di kembayan Sanggau tahun 2012 sesuai dengan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran) tahun 2012 diatas 10 Milyard.

Para pelaksana kontrak LC dan LCC ada 2 vendor yakni : CV Kita Bangun Persada direktur ED dengan nilai kontrak Rp.3.810.299.350 dengan Surat Perjanjian Kontrak nomor : 13.01/SP/18/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dan PT. Sanggau Multi Lestari dengan direktur Tmn dengan kontrak, nomor : 13.01/SP/17/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dengan nilai Rp. 4.559.121.710 .

Kewenangan direktur utama adalah menyetujui atau menolak kontrak, apabila pekerjaan itu tidak selesai.

Pemeriksaan para saksi- diatas memperlihatkan bahwa Direktur Utama PTPN XIII mengetahui jika pekerjaan LC dan LCC yang dilakukan oleh C.V Kita Bangun Persada dan PT. Sangau Multi Lestari belum selesa dilakukan pada Desember 2012, tapi sudah dilakukan penutupan secara administrasi, oleh Kantor Direksi PTPN XIII Pontianak.

Apabila mengambil cermin dari kasus yang menimpa klien kami, terdakwa HL maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan Penyidikan Terhadap Penutupan Pekerjaan LC/LCC oleh Kantor Direksi PTPN XIII , pada September hingha Desember 2012. Kegiatan LC dan LCC, belum selesai dilakukan pada Desember 2012 tapi dilakukan penutupan secara administrasi. Kegiatan penanaman kebun juga belum selesai pada Desember 2012, tapi ditutup secara admisitrasi pada desember 2012.

“Untuk itulah makanya saya merasa aneh, kegiatan penanaman dilakukan penyidikan namun kegiatan LC dan LCC tidak dilakukan penyidikan,” tegasnya

“Padahal potensi kerugian negara di kasus penanaman hanya sebesar Rp. 1.660.543.377,00 (satu milyar enam ratus enampuluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Sangat jauh dengan kegiatan LC /LCC yang pelaksanaannya sebesar Rp. 8.369.421.060 (delapan milyar tigaratus enampuluh Sembilan juta empat ratus duapuluh satu ribu enampuluh rupiah).” rincinya

Berdasarkan hal-hal diatas, kami mohon, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berkenan meneruskan Laporan kami kepada Bapak Jaksa Agung Prof.DR. H. Sanitiar Burhanuddin, SH, MM, MH, agar berkenan untuk :

Memerintahkan penarikan permohonan kasasi dari Kejaksaan Negeri Sanggau, untuk terdakwa HL dan terdakwa Srg.

Memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi Pontianak cq Kejaksaan Negeri Sanggau, mulai proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap nama-nama lain yang disebut dalam hasil laporan, hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara, atas pengembangan Kebun Kembayan II, Tahun 2012-2015 pada PTPN XIII dan instansi terkait Nomor 07/LHP/XXI/04/2020, tanggal 9 April 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, namun belum ditetapkan sebagai tersangka yakni AK (Kepala Bagian Tanaman PTPN XIII) ; HS (Manager Kebun Kembayan), JS (Asisten Afdeling area 350 hektar), BS (Asisten afdeling area 250 hektar) dan Dnt (asisten afdeling area 550 hektar).

Memerintahkan agar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat segera melakukan Penyelidikan / Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Direksi PTPN XIII periode Agustus – September 2012 pada pekerjaan LC / LCC oleh CV Kita Bangun Persada dan PT. Sanggau Multi Lestari senilai Rp. 8.369.421.060 (delapan milyard tigaratus enampuluh Sembilan juta empat ratus duapuluh satu ribu enampuluh rupiah).

“Terhadap Laporan kami, Komisioner Komii Kejaksaan bapak DR. Ibnu Mazjah menyatakan, sesuai kewenangannya, Komisi Kejaksaan akan melakukan Pleno terhadap Laporan kami, dan apabila masih ada bukti-bukti yang kurang, maka akan diminta melengkapi bukti dimaksud. Terhadap Laporan terhadap jaksa,

Komisioner Ibnu Mazjah mejelaskan, Komisi Kejaksaan memiliki dua opsi untuk setiap Laporan yang masuk :

Pertama ; Meneruskan Kepada Jaksa Agung untuk selanjutnya meminta agar Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan utuk melakukan klarifikasi terhadap oknum jaksa yang melaporkan.

Kedua : Komisi Kejaksaan akan turun sendiri kelapangan, untuk melakukan klarifikasi terhadap Laporan agar bisa diperoleh data pendukung yang kuat” jelasnya

Lebih lanjut, Ranik mengatakan, sebagai penasehat hukum HL, kami berharap agar Komisi Kejaksaan, segera bertindak cepat untuk menukung Kinerja Bapak Jaksa Agung yang mengedepankan Prinsip-prinsip keadilan dan Restorative Justice.

Secara khusus, dalam kasus yang kami tangani, kami sangat berharap kepada Kejaksaan Republik Indonesia, untuk segera menindaklanjutinya secara khusus, untuk melakukan Penyelidikan / Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pada kegiatan LC/LCC di Kebun Kembayan 2, yang melibatkan Direksi PTPN XIII pada periode 2012 -2014.

“Kami menginginkan keadilan, terhadap nama – nama yang disebbut dalam Hasil Pemeriksaan BPK pada kasus klien kami HL, untuk segera ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

Novi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.