DPO Korupsi Berkeliaran, Stigma Negatif Buat Kajari

Yayat Darmawi, SE SH MH Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA. Foto: Dok Silabusnews.com

Silabusnews.com,Kalbar,Pontianak – Dengan dimumkannya dan menjadi pemberitaan di beberapa media terkait dengan dua orang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), pada kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Sanggau, Senin (19-04-2021) lalu menuai “Stigma Negative ” dari Publik.

Penyataan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau yang menyeret nama “VN, yakni mantan Kepala BPN Sanggau tahun 2018)”. Yang terjerat perkara tipikor pasal 11 dengan putusan MA Nomor 1846K/PID.SUS/2019 tanggal 30 Juli 2019 dengan amar menguatkan putusan PN dan PT.

Dan “CM (Subkon dari PT Asria Nurlinda Inti Sejahtera)”, selaku pelaksana pekerjaan pembangunan jembatan bawang CS tahun anggaran 2009 pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalbar. Putusan MA Nomor: 1970K/PID.SUS/2017 tanggal 21 Maret 2018 dengan amar: pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan dan biaya perkara Rp. 2.500.

Dalam hal ini Lembaga “TINDAK INDONESIA” yang dikoordinir Yayat Darmawi,SE,SH,MH akan memberikan apresiasi buat instusi Kejaksaan atas actionnya untuk menangkap para DPO kasus Korupsi di kalimantan Barat, Rabu (21-04-2021) subuh.

“Namun secara eksplisit ada pertanyaan, mengapa sampai menjadi DPO, bukankah profesionalitas dan kualitas dari para eksekutor tidak perlu di ragukan lagi, namun kenapa masih ada terjadinya tindakan untuk tidak melakukan penahanan,” lanjutnya

“Perihal tersebut perlu di bahas tuntas oleh Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial Tentang Putusan penjara namun menjadi DPO, karena DPO Korupsi bertendensi melemahkan konsekuensi pemberantasan Korupsi dan akan lebih parah lagi berdampak menganulir serta melemahkan Program Pencegahan Korupsi dalam Rangka Meminimalisir Tensi Korupsi yang sangat tinggi di Kalimantan Barat,” jelasnya

“Kejadian ini di Kalimantan Barat cukup tinggi tendensi dan significant jumlahnya, apabila hal ini disepelekan dan apalagi diremehkan dalam rangka penegakan Supremasi Hukum maka akan berimplikasi Negative terhadap Power dari institusi Eksekutor dan Institusi Yudisial serta Institusi Pemasyarakatan,”bebernya.

Lebih lanjut Yayat menyebutkan, masalah DPO Koruptor, sudah sejak lama ada di Kalimantan Barat ini, namun jarang dipublikasikan berita penangkapannya secara masive, seakan dibiarkan tanpa adanya kesungguhan dalam upaya pencarian.

“Semestinya harus ada keterbukaan informasi publik dari Kejaksaan terhadap sejauh mana penanganan DPO Korupsi, yang kemudian disampaikan kepada publik agar publik juga dapat membantu Kejaksaan, minimal publik dapat memberikan informasi apabila diketemukan posisi DPO Korupsi tersebut bersembunyi,”tegasnya

“Peristiwa terjadinya DPO korupsi, tidak terlepas dari mau atau tidaknya institusi Kejaksaan menerapkan komitment, serta konsisten dalam mewujudkan sistem hukum yang sebenar-benarnya, yaitu yang mengacu pada tahapan prosesi yang Normative,” sambungnya.

“Yaitu apabila orang sudah dinyatakan sebagai “Tersangka” maka Kejaksaan atau Kepolisian sudah dapat melakukan penahanan sesuai aturan dan prosedur Hukum, namun sering terjadi para tersangka Korupsi bebas berkeliaran malah ada didapati bahwa tersangka tidak di penjara, alasannya karena tidak dimasukkan dalam daftar terdakwa saat sidang ( kasus Genset Sanggau ),”tutur Yayat.

“Dari Aspek kajian Hukumnya pemberantasan Hukum Tipikor justru akan berdampak Unrechtmatig, berarti ada apa perlakuan Hukum terhadap Koruptor berbeda (spesial), dan sangat anomali dibandingkan dengan perlakuan hukum di kejahatan pidana umum dan pidana narkoba, dan juga institusi penegak hukum yang Konsentrasinya di bidang tindak pidana korupsi untuk lebih mengedepankan azas kepastian hukumnya, ketimbang azas musyawarah mufakatnya,” pintanya

“Agar supremasi hukum yang menjadi Idolanya para aktivis anti persekongkolan dan anti korupsi dapat terwujud secara nyata, sehingga konsistensi tujuannya untuk meminimalisir kerugian negara terukur terutama akibat Hukum akan berdampak menjerai bagi pelaku dan calon calon pelaku korupsi (Koruptor),”pungkasnya.

penulis : AR

Edit: Ali

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.