oleh

Diduga PT. CUS Kangkangi Undang-Undang Serta Abaikan Hak Plasma Warga 3 Desa

Kadis Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalbar serta jajaran saat membuka Forum mediasi pada Jumat (22/07/2022). Foto: Dok. Silabusnews.com

Silabusnews.com, Kalbar,
Pontianak – Guna menuntut keadilan dan haknya warga 3 desa mengajukan mediasi ke Dinas Pekebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat(22/07/2022).

Langkah yang tempuh masyarakat lantaran pihak perusahaan PT Cipta Usaha Sejati( PT. CUS) masih belum merealisasikan pembagian plasma kepada warga.

Hadir dalam mediasi ini; Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalbar, yang sekaligus membuka acara, Ibu Mayasari sebagai Analis Kebijakan Dinas Perkebunan Dan Peternakan provinsi Kalbar, Ibu Erita sebagai Moderator Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, Biro Hukum Sekertaris Daerah Provinsi Kalbar, dari Pihak BPN dan dari pihak Perusahaan PT. CUS.

Masyarakat warga Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, merasa tidak ada niat baik dari Perusahaan PT. CUS untuk memberikan kebun plasma seluas 664 Ha, yang mana telah digarap sejak tahun 2012 sampai sekarang 2022.

Hal itu diungkapkan oleh Pj. Kepala Desa Matan Jaya, Ibnu Hajan, S.sos.

Untuk hal itu, Pj. Kades Matan Jaya Ibnu Hajan bersama perwakilan warga menuntut perusahaan segera menyerahkan kepada warganya 651 KK melalui mediasi yang difasilitasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar.

“Jumlah total plasma 664 hektar harus direalisasikan secepatnya paling lama 14 hari kerja sejak surat disampaikan keperusahaan, kalau tidak kita akan hukum adat, kita akan portal atau tutup perusahaan, kemudian kita juga akan lakukan langkah-langkah kukum bahkan sampai ke RSPO,” Kata Ibnu Hajan.

Selain itu, jika tuntutan warga belum direalisasikan oleh perusahaan, maka perusahaan jangan garap lahan yang baru.

“Selesaikan yang lama, baru buka yang baru,” Ujar Ajan sapaan Pj. Kades Matan Matan Jaya.

Ibnu Hajan menuturkan, jika lahan plasma 664 ha, yang sudah 10 tahun digarap namun belum diserahkan, jika di kalkulasi dengan estimasi 60 juta per orang, maka total sekitar 39 miliar rupiah hak warga harus dibayar oleh PT CUS.

“Dan ini bukan hanya Desa Matan jaya, tapi 3 Desa yaitu: Matan Jaya, Lubuk Batu dan Batu Barat,” tandasnya.

Ditempat terpisah, Anton, S.P Ketua Lembaga Gopemba Belantara yang mendampingi para warga menyampaikan rasa kecewanya kepada PT. CUS dan PT. Jalin Vaneo(PT.JV), yang mana seyogyanya yang hadir adalah pihak berkompeten atau Direktur, tapi yang hadir adalah sekelas GM yang mempunyai wewenang terbatas terkait kewajiban dan hak perusahaan.

“Ini proses panjang, awalnya rencana tanggal 18 Juli, namun di tunda karena katanya direktur PT. CUS tidak hadir, namun hari ini juga tidak hadir, yang ada hanya sekelas GM, yang kita tau tentu kewenangannya sangat terbatas didalam hal konflik, apalagi ini sudah berkaitan dengan perizinan dan legalitas suatu perusahaan,” ucap Anton Kesal.

“Oleh karena itu, kita sangat kecewa dan Disbun juga kecewa dan dilecehkan Perusahaan,” tambah Anton.

Anton berharap, pihak Disbun dan BPN bisa memberikan penekanan dalam arti di beri kesempatan sekali lagi.

“Kalau tidak kami yang akan tindak lanjuti,” Ujarnya.

Dijelaskan nya, ada 3 poin besar yang menjadi perhatiannya.

“Yaitu pertama kewajiban atas plasma , yang mana memang plasma ini dari awal pertemuan dengan pihak PT. CUS, mereka berdalih di Permentan 98 di pasal 15 ayat 1 hanya berdalih di areal, bisa didalam HGU bisa di luar, tapi kalau kita mengacu kewajiban perusahaan bahkan sampai ke UU Cipta Kerja adalah minimal 20 %, ini yang kita tuntut, sampai sekarang tidak ada transparansi,” bebernya.

“Yang kedua, perusahaan menggarap lahan masyarakat setelah HGU terbit tanpa pelepasan hak dan ganti rugi, dengan alasan sudah HGU. Padahal dalam PP nomer 40 tahun 1996 pasal 4 ayat 3 dan 4 bahwa hak-hak masyarakat yang ada disekitar perusahaan itu harus ada ganti rugi dan pelepasan hak,” Jelas Anton.

Kemudian yang ke 3, Anton menyebut, ada dugaan yang cukup serius perusahaan garap lahan di luar IUP dan di luar HGU, dan sedikit menggarap kawasan hutan. Hal itu dinilai juga sangat merugikan Masyarakat dan Negara.

“Estimasi ada sekitar 100 ribu hektar yang belum ada pembebasan lahan,” pungkas Anton.

Sementara itu, pihak PT. CUS yang hadir pada mediasi, dimintai keterangan nya, tidak ada komentar alias no coment.

Untuk mendapat penjelasan, lanjut Awak media konfirmasi kepada Didit selaku perwakilan Humas PT. Pasifik Agro Sentosa(PT. PAS) Group yang merupakan induk perusahaan dari PT. CUS dan PT. JV yang juga terintegrasi dalam ARTHA GHARA Group tidak bisa memberikan penjelasan, dengan alasan sedang konsen mengurus anaknya yang sedang sakit.

“Saya Lagi konsen urus anak sakit,” jawab Didit Singkat, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Selasa,(26/07/2022).

Hingga berita ini ditayangkan tidak ada konfirmasi lanjut dari pihak Perusahaan.

Penulis : Nv/Ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.