oleh

Bagaimana Keadaan Politik Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 ?

Norvaizah dari jurusan Administrasi Publik semester 3 Mahasiswi STISIPOL” Rabu 29/12 foto le

Silabusnews.com, Bintan – Seorang perempuan bernama
Norvaizah dari jurusan Administrasi Publik semester 3 Mahasiswi STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang menyampaikan saat ini, Dunia sedang diresahkan dengan wabah Covid-19. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, wisata, manufaktur, dan lain-lain akan sangat terdampak bila penanganan Pandemi tidak ditangani dengan baik dan tepat, Rabu (29/12/2021).

Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan dengan baik dan membangun wacana publik yang sesuai di tengah situasi darurat seperti sekarang. Menurut pendapatnya, Bahwa terlihat memang tidak ada negara yang benar-benar siap untuk menghadapinya. Sehingga, dampaknya terjadi di berbagai sektor (multisektor), bukan hanya terjadi krisis ekonomi, tapi juga krisis kesehatan dan juga krisis kemanusiaan.

Untuk itu, pandemi ini merupakan suatu krisis yang memang harus ditanggulangi dan harus sesegera mungkin diatasi. Pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting untuk menanggulangi krisis pada pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tepat dan tanggap ketika mengambil sebuah keputusan.

Sayangnya, pemerintah dinilai sering kali terburu-buru dan salah arah dalam mengambil kebijakan. Pemerintah di awal-awal Pandemi Covid-19 malah menggenjot sektor pariwisata dan meng-endorse influencer untuk mendatangkan wisatawan. Mereka malah menghabiskan uang miliyaran rupiah untuk memperbaiki sektor pariwisata. Padahal, itu adalah langkah yang salah.

Selain itu, ada pula keterlambatan (early action) pemerintah dalam mengantisipasi dan mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Dari perspektif hukum, awalnya pemerintah menerapkan kebijakan Darurat Kesehatan Masyarakat pada Maret 2020 dan yang menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Kesehatan. Namun, pada April 2020 pemerintah justru menerapkan kebijakan mengenai darurat kebencanaan nasional dan menunujuk BNPB sebagai leading sector.

” Dari perspektif hukum, kita sedikit kebingungan, dasar hukum mana yang ingin dipakai? Awalnya dari WHO, lalu beralih ke BNPB. Dan hal itu tentunya akan berkorelasi terdahap kemampuan pemerintah dalam menanggulangi darurat atau krisis di Indonesia, ” Ujar Norvaizah.

Masih sambungnya, Selain dari segi perspektif hukum, pemerintah juga dianggap lalai dari perspektif pemerintahan. Menurut saya, ketika sudah berstatus darurat, maka harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jika ini adalah keadaan darurat, maka kebijakannya harus sesuai dengan penanggulangan bencana darurat. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, pemerintah pusat dan daerah mengalami ketidak sinkronan satu sama lain.

” Sebenarnya juga ada distrust dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat takut jika daerah mengklaim bantuan pusat dan menjadikannya penyelewengan pemerintah daerah sebagai alat kampanye. Karena, sebentar lagi akan di adakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ” Tambahnya lagi.

Disimpulkannya, Kepercayaan dari masyarakat itu sangat penting untuk pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Dengan begitu, rakyat akan menjadi tenang, tidak cemas, tidak khawatir, dan dapat bersama-sama menanggulangi dampak yang ditimbulkan dengan tertib.

Pandemi covid-19 yang membuat semua elemen atau sektor terdampak membuat para akademisi, lembaga kesehatan, mahasiswa atau kelompok yang lain terlibat langsung dalam menyoroti kebijakan pemerintah akan penanganan Covid-19. Dengan teori politik yang bersifat pluralis, dan masyarakat kita yang cenderung.(*)

Le

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.