Foto bersama sebahagian nelayan bubu Kampung Tenggel Pulau Poto, usai memberi keterangan akan kesulitan melaut dan berkurangnya pendapatan mereka (F_Patar Sianipar)
Bintan, Kepri – Forum Pelaku Pariwisata Kawasan Pantai Timur Pulau Bintan, melakukan pertemuan dengan nelayan di Kampung Tenggel bersama Ketua RW 03 Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir, dimana menurut informasi, nelayan semakin mengalami penurunan pendapatan dari tangkapan ikan, akibat dampak sejak berdirinya perusahaan industri yakni PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Rabu (14/05/2025).
La Nufai (52), nelayan bubu asal Tenggel, yang ditemani beberapa nelayan lainnya menyampaikan bahwa sebelumnya berdirinya PT BAI, mereka memasang bubu berkisar belasan bubu saja.
Walaupun sebelum berdirinya PT. BAI, ada aktivitas penambangan bauksit, dan air laut sering menjadi merah, sehingga kami mulai merasakan kesulitan mencari nafkah.
Dan penambangan Bauksit sudah lama dihentikan, dan PT. BAI beroperasi, akhirnya kesulitan mencari nafkah di lautpun kembali terjadi.
Ketua RW 03, Desa Kelong, M. Mustakim saat memberi keterangan terkait permasalahan yang akhirnya membuat masyarakat Pulau Poto mulai resah (F_ Patar Sianipar)
“Jadi, untuk saat ini kami harus memasang ratusan bubu yang tersebar didasar laut, dan jarak yang semakin jauh dari tempat tinggal kami,” lanjutnya.
“Jadi dengan adanya rencana pengembangan yang akan dilaksanakan PT GB KEK Industrial Park ini, sudah dapat dipastikan, kesulitan kamipun semakin parah nantinya,” paparnya.
“Sebelum dilakukan pengembangan saja, kami nelayan saja sudah menderita,” tegasnya.
“Bagaimana lagi kami akan mencari nafkah, jika pengembangan PT GB KEK Indistrial Park harus dipaksakan,” ketusnya.
“Apalagi dengan dilakukannya rencana pengembangan di Pulau Poto,” lanjutnya.
“Pulau Poto itu mempunyai terumbu karang yang baik, sebaiknya bukan investasi industri yang dikembangkan, namun pariwisata,” tuturnya.
“Dunia pariwisata sangat sejalan dengan nelayan, karena menjaga ekosistem laut,” urainya.
Dengan semboyan nelayan Bintan, kami tak takut mati tapi kami takut tak makan. Makanya, kami para nelayan meminta agar dunia pariwista lah yang seharusnya dibangun di Pulau Poto.
Sementara itu, Muhamad Mustakim, ketua RW 3 Desa Kelong saat pertemuan juga menyampaikan bahwa yang jelas penghasilan nelayan itu berkurang dengan berdirinya PT. BAI dan bagaimana nasib kedepannya jika pengembangan investasi di Pulau Poto juga dilaksanakan.
Pada awalnya, pengembang dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah melakukan pendekatan kepada seluruh warga Kampung Tenggel, dengan pertimbangan -pertimbangan kami sepakat menerima pengembangan di Pulau Poto tapi dengan catatan, Masyarakat kita semua difasilitasi tentang pekerjaan, dan masalah lahan harus diselesaikan.
“Dan, ternyata permasalahan lahan belum selesai tapi sudah bicara masalah AMDAL,” ujarnya.
Forum Pariwisata Pantai Timur Bintan, saat berkunjung kerumah Ketua RT 03 Desa Kelong (F_Patar Sianipar)
“Kami bertanya-tanya, ada apa sebenarnya, karena dari awal itu kami tidak ada penolakan, tapi dengan perjalanan waktu sampai 2 tahun ini, permasalahan lahan beberapa tahun ini tidak selesai ,”tanyanya.
“Sampai detik ini, mungkin sudah tidak terhitung dari tim mereka yang sering turun cek kedalaman tanah, cek udara dan lain sebagainya kami persilahkan, karena dari awal kami sudah sampaikan, kami kalau ada rencana baik, kita dukung yang penting tidak merugikan,” jelasnya.
“Artinya, di sini kan ada permasalahan yang ditutup-tutupi PT. GB KEK kepada masyarakat, seperti yang dusampaikan dari Forum Pariwisata Pantai Timur Bintan, terkait hasil pertemuan dengan KLH di Jajarta 17 April 2025 lalu.” tambahnya.
“Harusnya, PT GB KEK itu, menyelesaikan dulu seluruh permasalahan lahan, baru bicara AMDAL, dan ini merupakan salah satu poin pada dukungan dari masyarakat, ” pungkasnya.
Patar Sianipar
