oleh

Warga Membludak Unjuk Rasa di Halaman Kantor Bupati

Ratusan Masa pengunjuk rasa padati halaman kantor Bupati Melawi menyampaikan tuntutan’ Rabu 12/1 Foto: Musa untuk Silabusnews.com

Silabusnews.com, Kalbar, Melawi – Ratusan warga penuhi halaman Kantor Bupati Melawi, lengkap dengan spanduk di kawal ketat oleh aparat pada, Rabu (12/01/2022).

Kehadiran warga dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan Belimbing, dan Kecamatan Nanga Pinoh, melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutan, agar Pemerintah Kabupaten Melawi mencabut ijin Perusahaan Kebun PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) yang berdiri di Desa mereka.

Dalam orasinya, Jakir selaku Koordinasi lapangan (Korlap) menyampaikan, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dapat segera mencabut ijin PT. RKA yang telah menguasai lahan sekitar kebun, yang ada di daerah mereka.

“Kami menolak dengan keras adanya PT. RKA yang berdiri sudah cukup lama ada di desa kami,” tegasnya.

“Menurut kami, pengurusan management yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat dan penuh kebohongan, juga tidak pernah merealisasikan melalui sistem yang berlaku sampai hari ini, untuk itu kami berharap Pemerintah Daerah dengan tegas mencabut ijin Perusahaan tersebut,” lanjutnya.

Jakir mengungkapkan bahwa, dengan adanya penguasaan lahan oleh PT. RKA telah menghilangkan hajat hidup masyarakat dengan menghilangkan mata pencaharian warga yang ada di desanya.

” Kebun tidak terawat, bahkan sudah berapa tahun ini warga berupaya melakukan perawatan dengan sendiri sehingga membuat kami harus di laporkan kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ),” ujarnya.

“Adanya penguasaan lahan tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, karena mereka selama ini menggantungkan hidupnya dari lahan
tersebut. Kehadiran perusahaan tersebut sudah meresahkan masyarakat dan mengancam perekonomian kami sebagai warga,” tambahnya.

Warga berharap Pemerintah jangan ada lagi kompromi dengan perusahaan yang telah banyak merugikan masyarakat, dan meminta pemerintah segera mencabut izinnya.

Warga juga minta agar Pemerintah Daerah memfasilitasi untuk dilakukan audiensi.

Kehadiran para pengunjuk rasa disambut baik oleh Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY, dan mengatakan bahwa Pemerintah Daerah akan berupaya menjadi garda terdepan untuk melakukan penyelesaian persoalan yang terjadi.

“Persoalan yang memang sudah sangat terlalu lama, bahkan sejak Pemerintah Daerah sebelumnya, PT. RKA ini sudah sering kali mendapat teguran Surat Peringatan ( SP) sampai SP 3 terkait polemik hak Plasma masyarakat, namun peringatan tersebut belum pernah diindahkan pihak perusahaan,” paparnya.

“Nanti kita akan melakukan pertemuan khusus menghadirkan pihak management perusahaan yang bisa mengambil keputusan, terhadap persoalan ini, sehingga nantinya bisa menjawab persoalan yang ada demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya

Penulis : Jon/Ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.