Tiga Oknum Wartawan Ditangkap, Ketua Presidium FW-LSM Kalbar Desak Polisi Usut SPBU 64-786-16

SPBU 64-786-16  diduga  melanggar prosedur  pengisian BBM bersubsidi . Foto Ali

Silabusnews.com,Kalbar, Sintang – Dibalik kejadian penangkapan 3 (tiga) oknum Sabtu (06/02/2021) yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah satu SPBU (64-786-16) yang beralamat di jalan lintas Melawai Kabupaten Sintang, menjadi pembicaraan yang menarik dan mesti dicari solusi untuk melepaskan simpulnya. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Presidium FW-LSM KAL-BAR Yayat Darmawi SE.,SH.,MH., kepada awak Media, Rabu (10/02/2021).

Yayat juga menyebutkan dalam waktu dekat, Dewan Presidium FW-LSM Kal-Bar akan mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri seperti apa jejak kasus tersebut.

“Dalam hal ini, ada unsur apa pihak SPBU (64-786-16) sehingga ketiga oknum Wartawan tersebut mendatanginya. Seperti pepatah mengatakan”Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap”. SPBU tersebut harus jadi objek utama didalam penelusuran yang akan dilakukan oleh tim investigasi dan satgas dari FW-LSM Kal-Bar nanti “katanya.

Menurut Yayat, sudah jelas, bahwa Pemerintah melalui Undang Undang dan Perpres maupun Pertamina didalam melakukan penjualan di dalam Stasiun Pengisian Bakar Minyak (SPBU).

“Semua itu sudah di atur, kenapa dilanggar, ada apa aparat…? kenapa diam tidak ada satu pun pemilik SPBU yang di proses secara hukum. Apa hukum sudah tumpul keatas, tajam ke bawah. Ini harus jadi PR untuk Aparat penegak hukum,” ujarnya.

Yayat Darmawi sebagai praktisi hukum menguraikan peraturan mengenai penggunaan jerigen di SPBU Pertamina:

1. SPBU hanya boleh menyalurkan Bahan Bakar Premium dan Minyak Solar (Bersubsidi/PSO) untuk penggunaan akhir dan dilarang keras menjual Premium dan Minyak Solar pada wadah kemasan/jerigen untuk dijual kembali ke konsumen.

2. Penjualan Bahan Bakar Khusus Jenis Gasoline Series (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) dapat dilayani menggunakan wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari material dari unsur logam.

3. Penjualan bahan Bakar Khusus Jenis Diesel Series (Pertamina Dex, Dexlite) dapat dilayani dalam wadah kemasan/jerigen yang terbuat dari bahan/material dari unsur logam atau bahan HDPE (High Density polyethylene) sejenis thermoplastic khusus yang terdapat simbol HDPE2 pada kemasannya.

Lebih lanjut dikatakan Yayat, “Masyarakat berhak untuk ikut serta mengawasi dengan melaporkan segala bentuk potensi kecurangaan yang dilakukan SPBU tersebut. Pertamina juga harus bisa Meningkatkan peran serta masyarakat seperti LSM dan Media dalam memberikan laporan dan sosial control terhadap SPBU Nakal tersebut seperti dugaan pelanggaran dan aturan yang dilakukan oleh Lembaga Penyalur (SPBU),” lanjut Yayat.

Ketua Presidium FW-LSM Kal-Bar itu meminta kepada pihak Pertamina untuk memberikan Sanksi kepada SPBU yang bandel terutama yang menyalurkan BBM bersubsidi atau menjual minyak ke luar dari wilayah kabupaten Sintang.

” Dalam pasal 55 UU Migas No 22 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,”jelas Ketua Presidium FW-LSM Kal-Bar.

Yayat juga meminta dilakukan OPP yang dilakukan bersama dengan pihak Kepolisian dan Direktorat Metrolog Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap SPBU tersebut dengan memeriksa kelengkapan perizininan SPBU, spesifikasi BBM yang dijual di SPBU, Tera dispenser SPBU serta Keselematan dan Kesehatan Kerja dan pengelolaan lingkungan.

Dilain pihak, Kabid Humas Polda KalBar Kombes Pol Donny Charles Go melalui diskusi WA Group memaparkan tentang kejadian penangkapan kasus pemerasan di Sintang.

“Saya berpendapat, siapapun orang nya, apapun profesinya, bila melakukan pemerasan maka harus ditindak.

Pelaku bisa saja mengaku berprofesi apa saja, kebetulan untuk kasus ini mengaku sebagai oknum Wartawan. Terlepas, apakah pelaku benar sebagai oknum wartawan atau bukan, perbuatan pemerasan adalah melawan hukum sihingga harus ditindak.

Yang harus kita buktikan sekarang, apakah perbuatannya benar-benar merupakan kasus pemerasan atau kasus lainnya,”papar Kombes Pol Donny.

Menurutnya Kalau profesi oknum wartawan, tidak perlu harus dibuktikan ia oknum wartawan atau bukan, karena perbuatan pemerasaannya yang saat ini sedang diproses.

“Walaupun profesi oknum wartawan yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Terlepas benar tidaknya pelaku sebagai oknum wartawan, kasus ini tetap berproses karena yang ditangani perbuatan pemerasannya. Profesi apapun tidak dibenarkan melakukan pemerasan termasuk Polisi yang lakukan pemerasan pun harus ditindak,”jelas Donny.

Kabid Humas Polda Kalbar Donny Charles Go juga mengajak kepada wartawan untuk mengawal proses kasusnya.

“Semua kawan kawan Wartawan kita kawal proses penanganan kasus nya sama seperti kasus lainnya yang juga dipantau oleh rekan-rekan wartawan,”ajak Donny.

Ditambahkannya
“Saya hanya berpesan silahkan lakukan tugas jurnalistik sebaik baiknya, bila menemukan permasalahan yang harus diketahui oleh publik, silahkan beritakan secara berimbang, tanpa ada motivasi lain yang berpeluang menimbulkan masalah baru,”imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen PW-LSM Kal-Bar Wan Daly Suwandi, menyesalkan masih ada nya sikap rekan seprofesi Wartawan yang dengan mudah memvonis seseorang wartawan.

“Hanya karena lagi tersandung masalah dan masih dalam proses hukum.
Dengan mengatakan Wartawan Abal-Abal Alias Palsu,” kata Wan Daly.

Menurut Wan Daly Suwandi sangat tidak patut menjustifikasi.

“Jaganlah seperti itu, karena merasa menjadi Wartawan Media besar, lalu mengangap wartawan lain kecil, dan merasa dirinya paling hebat, paling benar dan paling bersih
Jangan menghakimi seseorang untuk memvonis dan menyudutkannya seperti itu. Karena legaliltas kawan kawan juga jelas sama-sama punya kartu Pers, punya Media, Punya Organisasi Pers.
Semestinya sesama Wartawan jangan bersikap saling merendahkan serta menyudutkan karena pada dasarnya sama kuli tinta.
Kalau tidak dapat men support, lebih baik diam, kalau masalah hukum kita serahkan dan percayakan kepada pihak Kepolisian saja dan itu harus kita hormati karena dimata hukum kedudukannya sama,” pungkasnya.

Penulis : Ali
Editor: Crates

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.