Pelantikan 103 ASN Oleh Bupati KKU, Kritik Ketua DPRD Dinilai Keliru

Abdul Karim, SH mantan Anggota DPRD periode 2004-2009  Ketapang Kayong Utara, juga Mantan Ketua DPRD Kayong Utara Sementara  2007-2009, masa  PJ Bupati Bapak Syarif Umar, foto Dok Silabusnews.com

Silabusnews.com, Kalbar, Kayong Utara – Kritikan Ketua DPRD Kayong Utara soal pelantikan atau mutasi jabatan 103 ASN di lingkungan Pemkab oleh Bupati Citra Duani yang menempatkan oknum yang dianggap kurang tepat dan sering membuat gaduh serta tersandung kasus, dinilai keliru. Hal itu di katakan Abdul Karim,SH yang notabene mantan Anggota DPRD.

“Itu penyataan pribadi (sarnawi) saja, statemen dan kritikan yang dimuat di media, jadi bukan pernyataan lembaganya, saya mantan anggota DPRD KKU merasa malu dengan penyataan tersebut,” kata Abdul Karim kepada Silabusnews Minggu(23-05-2021).

Menurut nya penyataan Ketua DPRD hanya membuka aib dan tidak memahami sepenuhnya tupoksi DPRD.

“Ada 3(tiga) tupoksi DPRD yakni : 1. pembuat PERDA bersama bupati, 2. ANGGARAN di bahas bersama Bupati, dan ke-3 PENGAWASAN,” jelas Karim yang juga mantan Ketua DPRD pertama di Kayong Utara.

Ia berpendapat bahwa seharusnya jika ada kritikan hal itu sebelum pelantikan.

“Untuk pelaksanaan hal ini, sebaiknya di lakukan efektif sebelum sebuah keputusan di keluarkan/ di tetapkan, jadi kalau setelah ada sebuah keputusan itu berlaku maka tidak lagi kita berbicara tentang tupoksi DPRD dan lansung mengkritik
sebuah keputusan tersebut, kemudian menyalahkan yang mengeluarkan keputusan itu,” ujar Karim.

Karim menyebut bahwa kurangnya koordinasi antara Lembaga( legislatif dan eksekutif).

“Dengan demikian di kacamata masyarakat awam, bahwa perbuatan ini menunjukkan kurangnya koordinasi, komunikatif,serta kerjasama yang baik antara Pemda dan DPRD dengan kata lain kurang harmonis. Seyogya nya sebagai ketua DPRD kalau memang dia merasa punya tupoksi teesebut di atas, ketua DPRD melakukan hal meminta sebelum pelantikan masih ada waktu untuk memberikan saran pendapat, pertimbangan dan atau dalam bentuk sebuah rekomendasi kepada Bupati, dan hal ini di atur peraturan perundang undangan dalam hal mengangkat, memindahkan tugaskan ASN. Tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota DPRD dan tiba – tiba kritik yang di sampaikan. Aneh tapi nyata dan baru menyalahkan Bupatinya dan baru menyebutkan ngotot Bupati harus membatalkan keputusan itu… Jadi awal waktu seleksi rekam jejak ASN yang mau di Lantik itu, Anggota DPRD nya pada kemana,” seloroh Karim.

Lanjut Karim mengatakan kritikan dari Ketua DPRD Keliru dan tidak pada tempat dan waktunya.

” Kritik yang disampaikan itu ibarat masak nasi yang sudah menjadi bubur. Yang seharusnya kedua lembaga saling koordinasi sebelum ada keputusan, dan Bupati selaku Kepala Daerah dan Pemerintahan tidak ada salahnya meminta saran pendapat serta pertimbangan dari Lembaga Legislatif, agar roda pemerintahan dapat berjalan baik dan selaras sesuai harapan masyarakat banyak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sarnawi Ketua DPRD Kayong Utara mengkritisi terhadap keputusan Pemerintah yang masih menempatkan oknum-oknum yang dianggap bermasalah, yang dapat berdampak tidak baik terhadap jalannya roda Pemerintahan.

Sarnawi berpendapat harusnya oknum ASN yang berkinerja buruk sebelumnya di kaji kinerjanya dan tidak diberikan ruang.

“Harusnya para oknum ASN yang kerap bikin masalah dan kegaduhan, tidak komitmen dan tidak paham berkomunikasi, baik kepada sesama ASN terlebih lagi dengan masyarakat, sebaiknya oknum itu sudah di non jobkan. Agar dia bisa berubah tidak lagi berlaku sombong dan yang terpenting memiliki sikap saling menghargai dan beretika,” kata Sarnawi Ketua DPRD, pada Jumat (21-05-2021).

Politisi Partai Demokrat itu juga menyebut bahwa masih banyak hal penting yang harus diperhatikan oleh Bupati selaku Kepala Daerah.

“Kayong ini masih banyak infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan atau fasilitas dasar lainnya yang belum bagus, saya ingatkan agar saudara Bupati benar-benar menempatkan ASN sesuai dengan bidangnya, agar program kerja daerah bisa terlaksana dengan baik,”imbuhnya.

Menurut dia, meskipun mutasi dan promosi ini merupakan hak mutlak Bupati, namun Bupati sebaiknya tidak mengabaikan komitmen yang sudah terbangun, kemudian informasi terkait beberapa nama ASN yang dianggap bermasalah ataupun tidak loyal juga perlu jadi catatan dalam memberikan jabatan.

Sebagai Legislatif ia berharap agar Bupati mengevaluasi secara khusus penempatan pegawai yang menjadi catatan pihaknya.

“Karena untuk membangun Kayong Utara perlu dilakukan secara bersama-sama dan perlu orang orang yang loyal serta berintegritas, setidaknya kami tahu karakter ASN yang dilantik itu, karena mereka itulah yang hadir dalam setiap agenda kerja kedewanan,” ujarnya.

Sarnawi mengatakan, bahwa akan segera mengagendakan rapat kerja dalam waktu dekat ini bersama eksekutif untuk membahas perihal pelantikan 103 ASN yang dianggap kurang sejalan dan tidak sesuai komitmen bersama. Ia juga berharap adanya kerjasama yang baik diantara pihak pihak dengan tidak mengabaikan asas dan tujuan bersama.

“Segera akan kita agendakan dan kita akan panggil pihak eksekutif nantinya, saya tegaskan secepatnya, dan harapan saya ada kerjasama yang baik dari semua pihak, demi kepentingan dan tujuan bersama,”pungkasnya.

Di lain pihak Bupati Kayong Utara, Citra Duani dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, sejak pagi hingga berita ini ditayangkan tidak ada respon dan jawaban.

Penulis : MI

Editor : Ali

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.