Mirwan saat menanggapi atas pertanyaan salah seorang jurnalis mengenai ketenagakerjaan (F- PS)
Bintan, Kepri – Reses masa sidang II tahun 2025 DPRD Bintan, tengah berlangsung selama sepekan kedean ini.
Legislator dari Partai Nasdem, Mirwan, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Ii DPRD Bintan, melaksanakan reses bersama para insan pers di Kecamatan Serikuala Lobam, Selasa (02/12/2025).
Dalam pelaksanaan reses ini, Mirwan menampung berbagai aspirasi terkait persoalan perekrutan tenagakerja, anggaran publikasi, hingga pembangunan TPA serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, isu menonjol terkait turunnya pagu APBD Bintan untuk tahun anggaran 2026. Penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 214 miliar rupiah, berdampak pada berkurangnya alokasi pembangunan, pemotongan anggaran perjalanan dinas, TPP pegawai, hingga anggaran publikasi media massa.
“Walaupun anggaran turun, kerja sama antara DPRD dan insan pers tetap berjalan baik demi pembangunan Bintan,” harapnya.
Selanjutnya, insan pers menyoroti pelaksanaan job fair rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tak memberikan hasil signifikan. Banyak pelamar dari Bintan yang memasukkan berkas, namun tidak pernah dipanggil perusahaan usai job fair.
“Jangankan diterima bekerja, dipanggil saja tidak. Anak-anak Bintan seperti dipermainkan,” ungkap seorang jurnalis.
Menanggapi hal itu, Mirwan berkomitmen berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Bintan, akan mengevaluasi perusahaan yang menggelar job fair, termasuk jumlah tenaga kerja yang direkrut serta persentase pekerja lokal yang akan diterima.
“DPRD pernah merancang Perda tentang prioritas tenaga kerja lokal, tapi terbentur aturan yang lebih tinggi,” tuturnya.
Mengenai pengelolaan sampah, Mirwan menyebut TPA di Bintan hanya berada di Bintan Timur. Anggaran pengangkutan sampah dari wilayah utara dan kecamatan lainnya mencapai 8 miliar rupiah per tahun di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara aturan hanya memperbolehkan satu TPA dalam satu kabupaten/kota.
“Meski terikat aturan, kami tetap mencari solusi agar sampah di Bintan Utara dan Serikuala Lobam bisa dikelola dan memberikan manfaat,” katanya.
Komitmen mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan unit usaha masyarakat sebagai upaya membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, menjadi komitmennya di tengah menurunnya APBD tahun 2026.
“Inilah menjadi komitmen saya, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan unit usaha masyarakat, gunq menciptakan dan mengatasi persoalan lapangan kerja,” pungkasnya
Patar Sianipar
