SILABUSNEWS.COM — Sebagai kawasan strategis nasional sekaligus pintu masuk investasi Indonesia di kancah global, Batam memikul tanggung jawab besar dalam mengelola ruang secara adaptif seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Penataan ruang tidak semata soal penyediaan lahan bagi investor, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
Dalam konteks tersebut, Kedeputian Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi BP Batam berperan sebagai elemen kunci dalam memastikan kebijakan pemanfaatan ruang berjalan efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Kedeputian ini menaungi tiga direktorat, yakni Direktorat Pengelolaan Lahan, Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi, serta Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi.
Ketiganya bekerja menyusun kebijakan, menetapkan pengaturan teknis, serta mengawal pelaksanaan pengelolaan ruang secara komprehensif.
Memasuki tahun 2025, di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala Li Claudia Chandra, jabatan Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi dipercayakan kepada Syarlin Joyo.
Ia mengemban tugas besar untuk mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian ruang di tengah tingginya kebutuhan lahan bagi sektor industri, logistik, hunian modern, hingga pembangunan infrastruktur.
Melalui pendekatan berbasis data, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan tata ruang Batam dapat tertata lebih rapi, produktif, dan ramah lingkungan.
Fungsi Strategis Kedeputian
Untuk mewujudkan tata kelola ruang yang terukur dan kompetitif, kedeputian ini menjalankan sejumlah fungsi utama.
Pertama, perencanaan dan pengendalian pemanfaatan lahan secara terpadu. Ini mencakup penyusunan rencana tata ruang, sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan implementasinya.
Fokusnya meliputi penyediaan lahan bagi kawasan industri prioritas, permukiman terpadu, fasilitas publik, dan infrastruktur strategis. Selain itu, digitalisasi sistem perizinan melalui land management system juga diperkuat guna meningkatkan transparansi dan kepastian hukum.
Pengawasan terhadap kepatuhan pemegang lahan, termasuk penertiban lahan terbengkalai, turut menjadi perhatian.
Kedua, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai daerah kepulauan, Batam memiliki potensi besar dalam sektor logistik, perikanan, dan pariwisata.
Kedeputian bertugas menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), mengembangkan ekonomi maritim berbasis blue economy, serta memastikan pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti reklamasi tanpa izin dan perusakan ekosistem mangrove.
Ketiga, pelaksanaan reklamasi yang terukur dan berwawasan lingkungan. Reklamasi tidak hanya bertujuan menambah daratan, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan ruang jangka panjang. Karena itu, setiap proyek wajib melalui kajian lingkungan (AMDAL), terintegrasi dengan rencana kawasan, dan diawasi ketat dari tahap awal hingga serah terima.
Gambaran Wilayah dan Tantangan
Wilayah kerja BP Batam mencakup area daratan, perairan, hutan lindung, hingga ekosistem mangrove dengan luas sekitar 73.239 hektar. Dari total tersebut, sekitar 42.227 hektar dapat diajukan sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL).
Pulau Batam menjadi wilayah terbesar dengan luas 46.192 hektar, diikuti Rempang, Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya.
Namun, tidak seluruh wilayah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga dibutuhkan kebijakan yang selektif dalam alokasi lahan produktif.
Di sisi lain, Batam menghadapi tantangan urbanisasi yang signifikan, ditandai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,26 juta jiwa pada akhir 2023.
Selain itu, masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas lebih dari 1.200 hektar yang menjadi pekerjaan rumah dalam penataan ruang kota.
Strategi Penguatan Tata Kelola
Untuk menjawab tantangan tersebut, BP Batam melalui kedeputian ini menetapkan sejumlah strategi utama. Digitalisasi sistem informasi pertanahan menjadi salah satu prioritas, melalui integrasi GIS dan land management system agar data lahan lebih akurat dan transparan.
Selain itu, penyusunan zonasi pesisir berbasis blue economy terus diperkuat guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penataan ulang lahan yang belum dimanfaatkan optimal juga dilakukan melalui inventarisasi dan evaluasi perizinan.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, hingga lembaga pengawas, menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola yang akuntabel. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja diterapkan untuk mengukur efektivitas kebijakan, seperti tingkat produktivitas lahan, penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan.
Arah Pembangunan ke Depan
Ke depan, kebijakan pemanfaatan ruang yang dirumuskan akan menjadi fondasi bagi berbagai proyek strategis di Batam. Mulai dari pengembangan Rempang sebagai kawasan investasi baru, pembangunan industri hijau, hingga penguatan jaringan logistik dan pelabuhan modern.
Dengan manajemen ruang yang terencana dan visioner, Batam diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi unggulan, tetapi juga sebagai kawasan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Komitmen ini menjadi landasan BP Batam dalam menghadirkan pertumbuhan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat secara struktur dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
