oleh

Komite SERBUK Kalbar Konsisten Memperjuangkan Hak Buruh, Tolak Permen Naker 2 Tahun 2022

Komwil SERBUK Kalimantan Barat Foto bersama pengurus tingkat Kabupaten/Kota dan SBA” Senin (14/02/2022) Foto: F. Serbuk untuk Silabusnews.com

Silabusnews.com,Kalbar,Pontianak – Diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permen Naker) Nomo 2 tahun 2022, menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan Nilai Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Permen Naker yang ditetapkan pada 2 Febuari 2022 dan di Undangkan pada 4 Febuari 2022 lalu menuai protes keras dari berbagai Kalangan pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja.

Demikian halnya protes dan penolakan itu juga disampaikan oleh Komisariat Wilayah (Komwil) Kalimantan Barat(Kalbar) Federasi Serikat Buruh Kerakyatan(SERBUK) Indonesia.

Ketua Komwil SERBUK Kalimantan barat Roby Sanjaya,S.H melalui Wakil Ketua Komwil Kalbar, Ali Muhamad mengatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Ida Fauziah itu melukai hati rakyat khususnya para buruh.

” Pada umumnya seluruh buruh yang ada di negeri ini merasa di dholimi, peraturan yang dikeluarkan oleh menter Tenaga kerja sangat tidak berkeadilan bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila Khususnya pada sila kedua dan ke lima serta Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2;Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujar Ali kepada awak media saat dimintai tanggapannya, Senin (14/02/2022).

Ali mengatakan pihaknya tetap konsisten dan akan turut serta bersama para pejuang buruh lain yang tergabung dalam serikat pekerja untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kaum buruh.

” Kami dari dari Federasi Serbuk Komwil Kalbar, mengecam dan menolak atas diterbitkannya Permen Naker nomor 2 tahun 2022, kami akanh turut serta bersama para pejuang dan serikat yang ada di negeri ini khususnya kami yang yang berada di bawah bendera Serbuk dan KPBI, kami akan turun bersama para buruh di seluruh Nusantara, karena kami merasa hak buruh semakin terancam. Jika JHT baru bisa di cairkan pada usia 56, apakah ibu menteri bisa menjamin kalau usia seseorang melebih 56 tahun..?? Itu artinya ibu Mentri dholim dan telah merampas hak kami para buruh,” kata Ali.

Sementara itu, dikutip dari laman Federasi Serbuk Indonesia,
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia, Usman Sopiyan menolak penerbitan regulasi terbaru Menteri Ketenagakerjaan terkait manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa diklaim buruh saat memasuki usia 56 tahun. Menurut Usman, aturan ini merugikan para pekerja, terutama mereka yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“SERBUK menolak dengan tegas ketentuan yang diatur dalam Permenaker 2 Tahun 2022 tentang klaim pencairan JHT pada usia 56 tahun,” tegas Usman di Karawang.

Usman menyebutkan bahwa sejak awal masa pandemi, kaum pekerja sudah mengalami kesengsaraan dengan berbagai kebijakan pemotongan upah hingga kenaikan upah minimum yang sangat rendah, bahkan 0 rupiah. Ditambahkan juga, mengenai ancaman PHK yang masih tingggi akibat alasan ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.

“Meskipun Pemerintah mengklaim kenaikan pertumbuhan ekonomi, tapi ancaman PHK masih besar,” tutur Usman.

SERBUK memandang bahwa selama pandemi dan terutama sejak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan buruh.

“Sebut saja Surat Edaran yang diteken Menteri pada awal Pandemi yang mengizinkan pemotongan upah dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dicicil,” tutur Usman lagi.

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia 56 tahun. Regulasi yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 tersebut otomatis mencabut Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015. Permenaker terbaru tersebut mengatur pembayaran jaminan hari tua bagi yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) baru bisa diambil apabila di PHK pada usia 56 tahun. Secara perhitungan, apabila buruh terPHK pada usia 35 tahun, dana yang terkumpul dalam JHT tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 21 tahun, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

Selain dari kalangan pekerja, penolakan juga terdengar dari Gedung Parlemen. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan bahwa aturan baru yang mengatur penarikan JHT belum dibahas dengan mitra Pemerintah di Komisi IX DPR RI dan semestinya dibatalkan pemberlakuannya.

Senada dengan hal tersebut, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebutkan bahwa baru saja Pemerintah melukai perasaan keadilan kaum buruh dengan penerbitan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Kita baru saja dihantam dengan PP 36/2021 tentang Pengupahan. Sekarang lagi-lagi Menaker menghantam kaum buruh dengan keluarnya aturan tentang pembayaran JHT,” ucapnya.

Seruan aksi untuk menolak Permenaker tentang JHT juga datang dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesiam (KPBI). Melalui seruan aksi yang diterima oleh federasi serikat anggota (FSA), Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyerukan aksi pada 15 Febuari 2022.

“Kami menyerukan kepada seluruh FSA KPBI untuk menggelar aksi di depan Kantor Menaker Jakarta pada 16 Februari 2022 dan juga kantor-kantor pemerintah daerah lainnya,” tulis KPBI.

Penulis: Jon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.