oleh

DPRD Kepulauan Anambas Gelar Rapat  Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021

DPRD Kepulauan Anambas Gelar Rapat  Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021

Anambas, SilabusNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) gelar rapat paripurna persetujuan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Kamis (28/7/2022).

Rapat langsung dipimpin oleh, Ketua DPRD Anambas, Hasnida menyampaikan jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

“Dalam rapat hari ini, dari 20 orang anggota DPRD KKA, 14 orang anggota yang hadir dalam rapat persetujuan ini,  terbuka untuk umum,” ucap Hasnidar.

Selanjutnya, juru bicara badan anggaran bersama, Firdian Syah menjelaskan mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD. Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.

“Melalui pembahasan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) diperoleh beberapa laporan terkait Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 pelaksanaan kinerja kegiatan OPD pada tahun 2021, yang selanjutnya diharapkan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulaun Anambas pada tahun anggaran selanjutnya,” jelas Firdian Syah.

Firdian Syah melanjutkan, dengan memaparkan capaian kinerja keuangan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing urusan yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial.

Untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sedangkan untuk urusan pilihan terdiri dari pertanian, perikanan dan perkebunan, juga pariwisata.

Dirinya mengatakan, hasil pembahasan tingkat I sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka agar proses ranperda ini tetap berjalan selanjutnya dapat diambil kesepakatan dan persetujuan bersama untuk dapat diteruskan ke pembicaraan tingkat II sesuai Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah pasal 74 yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

“Berdasarkan Pasal 74 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan,” katanya.

Adapun pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 yaitu:

Fraksi PPP-Plus ikut menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021dintaranya; 1. Imran (Ketua); 2. Elisa (Wakil Ketua); 3. Ayub (Sekretaris); 4. Hasnidar (Anggota); 5. Syafrilis, S.H (Anggota).

Fraksi PDI-P dengan ini menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD TA 2021. Susunan anggota fraksi PDI-P; 1. Yusli YS, S.IP (Ketua); 2. Syamsil Umri (Wakil Ketua); 3. Muliady (Sekretaris); 4. Hartono (Anggota).

Fraksi Partai Amanat Nasional menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas.

1. Jasril Jamal (Ketua); 2. Firdian Syah (Sekretaris); 3. Siti Bayu Khusnul Hatimah (Anggota).

Sementara dari Fraksi Karya Indonesia Raya dengan ini menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 untuk disahkan menjadi perda.

1. Yulius, SH (Ketua); 2. Raja Bayu Gunadian, SE (Wakil Ketua); 3. Rocky H Sinaga (Sekretaris); 4. Hj. Tety Adiyati, SH (Anggota) dan Fraksi Bintang Nasional Indonesia dengan ini menerima Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.
Fraksi Bintang Nasional Indonesia
1. Dharusman (Ketua); 2. Mariadi (Wakil Ketua); 3. Fahri Hidayat (Sekretaris); 4. Ahmad Yani (Anggota)
2. Rapat dilanjutkan dengan permintaan persetujuan dan disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama persetujuan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH menyampaikan pendapat akhirnya, dirinya mengucapkan terimakasih atas nama seluruh pimpinan daerah kepada jajaran DPRD telah menyelesaikan kesepakatan bersama itu.

“Saya mewakili seluruh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelesaikan kesepakatan ini bersama, semoga Anambas kita akan terus lebih baik lagi kedepannya,” Sebut Abdul Haris.

(Ayu).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.