Sujanto, SH Penasehat Hukum FW-LSM Kalbar( Sekretaris Komcab LP-KPK) Sanggau. Foto: Dok Silabusnews.com
Silabusnews.com,Kalbar,Pontianak – Diduga Tidak taat Hukum, inisial H.Y pemilik PT Canka Jaya Jova, mangkir dari panggilan jaksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pemanggilan terhadap dirinya terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan/ penyimpangan dalam pengadaan minyak non subsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak Tahun Anggaran 2020.
Dilansir dari Jurnalis.co.id Bang Y sapaan akrabnya dipanggil berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat nomor : Print-09/0.1/Fd.1/04/2021 tertanggal 27 April 2021. Ia dipanggil dalam kapasitas sebagai Direktur PT Canka Jaya Jova.
” Kasus ini sedang proses penyelidikan,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan, pada Selas(11-05-2021) siang.
Selain itu H. Y, juga menjabat Ketua Hiswana Migas Kalimantan Barat, dijadwalkan akan diperiksa oleh M. Nurtias, Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada 11 Mei 2021 pada pukul 09.00 WIB. Namun hingga Kantor Kejaksaan tutup, Pria yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar itu tidak hadir.
Sebelumnya Bang Y berpendapat, bahwa pemanggilan terhadap dirinya sebagai Direktur oleh Kejati Kalbar adalah salah alamat. Ia beralasan sudah tidak lagi menjadi Direktur sejak tahun 2014.
“Saya sebagai Direktur terakhir 2014,” kata Bang Y saat di wawancarai wartawan via WhatsApp Selas (11-05-2021).
Atas mangkirnya Bos Minyak itu dinilai Aktivis dan Praktisi Hukum tidak taat terhadap hukum.
” Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum harus hadir memenuhi panggilan kepala kejaksaan Tinggi Kalbar. Dan tentunya asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir memenuhi panggilan,” kata Sujanto SH Penasehat Hukum Forum Wartawan dan LSM Kalbar saat dimintai tanggapannya pada Rabu (12-05-2021).
Sujanto yang juga Sekretaris Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan (Komcab LP-KPK) Kabupaten Sanggau, berpendapat, mengacu pada KUHAP seorang saksi wajib hadir memenuhi panggilan.
“Apabila kita mengacu pada pasal 1 angka 26 KUHAP, maka saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan Penuntutan dan peradilan tentang satu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam hal ini, H.Yuliansyah harus kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku,” ujar Sujanto,SH.
Sementara itu, H. Yuliansyah dikonfirmasi media ini, melalui sambungan WhatsApp sejak Selasa hingga berita ini di terbitkan tidak memberikan jawaban dan klarifikasi.
Penulis: AM
Editor: Crates
