Diduga Ada Kerancuan Terkait Penahanan Oknum DPRD, Apa Kata Aktivis dan Praktisi Hukum

Yayat Darmawi SE SH MH Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA, foto Dok silabusnews.com

Silabusnews.com,Kalbar, Ketapang – Pasca ditetapkannya LH Anggota DPRD Ketapang yang juga mantan Kepala Desa Batan Sari Kecamatan Marau bersama PT mantan pejabat Bendahara Desa oleh Kejaksaan Negeri(Kejari) Ketapang dan dilakukan penahanan terhadap kedua oknum menjadi perbincangan hangat dikalangan Aktivis dan Praktisi Hukum.

Ada perbedaan temuan antara penyidik Kejari dan Inspektorat.

Informasi yang dihimpun media ini, dari hasil temuan pihak Kejari dan telah dilakukan peyidikan serta penyelidikan bahwa LH bersam PT ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Febuari 2021 lalu terkait Penyalahgunaan Dana Desa, secara komulatif berjumlah sebesar Rp 775.000.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada kasus pengadaan Mesin PLTD, sehingga menimbulkan kerugian Negara setidaknya sebesar Rp 229.731.000,-(dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang Alamsyah, SH,MH melalui Kasi Intel Kejari Agus Supriyanto menjelaskan bahwa adanya kerugian Negara berdasarkan hasil hitungan dari BPKP.

” Dari Hasil Audit pemeriksaan BPKP kerugian Negara mencapai dua ratus tiga puluh juta rupiah,” jelas Agus.

Terhitung sejak Jumat(23-04-2021) LH bersama PT resmi menjadi tahanan Kejaksaan karena sudah memasuki tahap II dan dititip penahanannya selama 20 hari kedepan di Lapas kelas IIB Ketapang, bedasarkan surat perintah penahanan print no 1035 dan 1033 terhadap kedua tersangka.

Kedua oknum tersebut disangkakan melanggar pasal 2(ayat 1), pasal 2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 Undang Undang no 31 tahun 1999, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

” Kedua tersangka ada perbuatan yang mana keduanya telah mengadakan pengadaan mesin genset pada waktu itu, yang sebenarnya genset tersebut sudah ada namun dianggarkan kembali. Artinya mereka mengeluarkan anggaran yang sebetulnya tidak perlu lagi, terhadap anggaran tersebut terdapat selisih, kalau dihitung total sebesar Rp 775juta rupiah, tetepi berdasarkan perhitungan setidaknya ada selisih sebesar Rp 229.731.000,” beber Agus Kasi Intel Kejari Ketapang pada press release Jumat(23-04-2021).

Dijelaskan Agus bahwa penahanan dilakukan pihaknya setelah melalui proses pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka(BA-5) dan juga telah memeriksa para saksi baik dari pihak Desa maupun pihak Dinas terkait.

Dilain pihak penahanan atas LH dirasakan ada kejanggalan dan jadi pertanyaan dari pihaknya dan penasehat hukumnya Marcelina Lin, SH.

Dari informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai pemberitaan di media, LH menyatakan bahwa dirinya menghargai proses hukum yang sedang berjalan, namun dirinya merasa ada kejanggalan atas penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

LH mengaku bahwa sebelumnya pada tahun 2017 dirinya telah pernah diperiksa oleh pihak Inspektorat, namun tidak ditemukan adanya kerugian Keuangan Negara.

“Kita punya bukti Dokumen dari Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) dari pihak Inspektorat Ketapang dan semuanya sudah diserahkan pada pengacara saya,” kata LH.

Sementara itu Marcelina Lin,SH didampingi oleh R. Suryadi Ranik, SH penasehat hukum LH mengatakan, terkait proses hukum terhadap LH yang begitu mudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejari Ketapang, hal itu terlalu dipaksakan.

“Kasus ini terkesan sangat sangat dipaksakan oleh pihak Kejari Ketapang, justru kita mempertanyakan dasar hukumnya apa ? sehingga Kejari Ketapang menetapkan status tersangka terhadap LH, hingga dilakukan penahanan..? Dan kami akan cari kebenaran dalam kasus ini serta mengikuti proses hukum selanjutnya,” ujar Marcelina.

Lebih lanjut di paparkannya, berdasarkan hasil LHP Inspektorat Ketapang pada saat melaksanakan pemeriksaan terkait pengadaan barang mesin PLTD tersebut melalui Dana Desa pada anggaran tahun 2016/2017 Ketapang, tidak ditemui kerugian.

” Secara Jelas tidak ditemui adanya kerugian Keuangan Negara senilai Rp 230 juta, dan Kenapa Kejari menetapkan tersangka kepada LH.? Itu tidak tepat, kita akan melakukan pembelaan hukum dan upaya pembuktian di pengadilan nanti,” lanjut Marcelina.

Marcelina juga mempertanyakan, terkait kasus tersebut CV. RAJA INTAN selaku pihak pengada barang kenapa tidak tersentuh hukum.

” Ini ada yang aneh dengan proses hukum yang dilakukan Kejari Ketapang kepada LH,” tegasnya.

Marcelina juga mengatakan sudah mengajukan proses penangguhan penahanan terhadap LH.

“Untuk Permohonan penangguhan penahanan LH kita sudah memasukan berkas permohonan ke Kejari Ketapang dan masih menunggu hasil selanjutnya, apakah dikabulkan atau tidak, kita tunggu saja hasilnya,”pungkas Marcelina.

Kerancuan terjadi dibalik kasus yang menyeret nama Anggota DPRD dan PT. RAJA INTAN, hal tersebut menuai pertanyaan dari kalangan Aktivis dan Praktisi Hukum.

“Harusnya para elemen sejalan. Kejaksaan kan tidak segadang-gadang nya menahan orang jika tidak ada temuan. Apalagi ada kalimat: setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim,” ujar Umi Kalsum, SH,MH dihubungi media ini Sabtu(24-04-2021).

Umi menyoroti tupoksi Inspektorat.

“Yang perlu dipertanyakan ini tupoksinya inspektorat kenapa bisa tidak ada temuan..? Padahal mereka yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ke lapangan. Kejaksaan kan setelah ada laporan masyarakat dengan dibarengi bukti,” ujarnya lagi.

Menurut Yayat Darmawi,SE,SH,MH., Koordinator Lembaga TINDAK INDONESIA, bahwa pengakuan dari Tersangka tentang LHP inspektorat tidak dapat dijadikan acuan mutlak, karena kejaksaan juga sudah melakukan audit investigasi khusus, dimana Audit Investigasi khusus itu dapat dilakukan kejaksaan apabila hasil laporan dari inspektorat patut diduga tidak valid alias ada yang mencurigakan,” kata Yayat.

Yayat juga mempertanyakan kenapa CV. RAJA INTAN tidak dimunculkan. Berkaitan dengan itu Yayat menyebut CV. RAJA INTAN juga perusahaan yang sama dengan kasus genset di Kayong Utara.

” Bukankah kasus genset di Kayong Utara juga sama penyalurnya,” imbuh Yayat.

Dikatakan Yayat, versi inspektorat alibinya lebih ke yang bersifat administrative, sedangkan keterangan dari Kejari lebih kepada yang bersifat Yuridis.

“Kalau bicara korupsi harus di ketahui yang namanya persekongkolan jahat yang menyebabkan adanya sebab akibat, CV RAJA INTAN secara adminitrasi memang bukan pengguna anggaran tapi pihak penyedia barangnya, disinilah letak persekongkolan jahatnya,”tukas Yayat.

Aktivis Anti Korupsi Syafriudin Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Badan Advokasi Investigasi Hak Azasi Manusia Republik Indonesia(DPW BAIN HAM RI) Kalbar menilai ada kerancuan terhadap kasus tersebut.

“Kasus ini sangat rancu, secara logika yang di sampaikan pengacara LH bahwa pihak kedua dari Perusahaan kenapa tidak di proses “yaitu CV RAJA INTAN, ini juga boleh jadi pertanyaan,” tutur Syafriudin melalui sambungan WhatsApp Sabtu( 24-04-2021) sore.

Syafriudin juga menambahkan sesuai Undang Undang Korupsi, pihak Peruhaan selaku pengadaan juga harus di proses.

“Keterangan dari LH bahwa tidak ada temuan inspektorat katanya, ini juga harus di cek kebenaran nya, apakah datanya inspektorat valid atau tidak dalam pemeriksaan pekerjaan tersebut,”pungkasnya.

Penulis: AM

Editor: Crates

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.