Apakah Utang yang Sudah Bertahun-tahun Bisa Kedaluwarsa?

Triwanto, S.H, Sp.Not, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

Utang sering dianggap sebagai kewajiban yang akan terus melekat sampai dibayar. Tak sedikit orang beranggapan bahwa selama masih ada bukti pinjaman, kreditur dapat menagih kapan saja, meskipun utang tersebut sudah berlangsung puluhan tahun. Namun dalam hukum perdata dikenal konsep daluwarsa atau lewat waktu (verjaring).

Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada dasarnya mengenal daluwarsa sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan setelah lewat waktu tertentu dan terpenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Dalam hubungan utang-piutang, daluwarsa dapat membatasi tuntutan kreditur terhadap debitur.

Lalu, berapa lama sebuah utang dapat dianggap daluwarsa? Pasal 1967 KUHPerdata memberikan ketentuan umum bahwa tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, hapus karena lewat waktu setelah 30 tahun. Ketentuan inilah yang sering menjadi dasar ketika membicarakan daluwarsa terhadap tuntutan utang-piutang. Namun penting untuk berhati-hati memahami angka 30 tahun tersebut. Bukan berarti setiap utang yang telah berusia 30 tahun otomatis lenyap begitu saja seolah-olah tidak pernah ada. Yang terutama terkena akibat daluwarsa adalah hak untuk menuntut melalui mekanisme hukum.

Dalam doktrin perdata, setelah lewat waktu yang dipersyaratkan, kewajiban tersebut dapat tersisa sebagai natuurlijke verbintenis atau perikatan alamiah, debitur masih dapat membayar secara sukarela, tetapi kreditur tidak lagi berada pada posisi yang sama untuk memaksakan pembayaran melalui pengadilan apabila daluwarsa memang telah terpenuhi.

Selain itu, tidak semua jenis tuntutan mempunyai jangka waktu 30 tahun. KUHPerdata memberikan jangka waktu yang lebih pendek untuk sejumlah tuntutan tertentu. Misalnya, Pasal 1975 mengatur bahwa bunga atas utang pinjaman serta sejumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap tahun atau dalam periode yang lebih pendek dapat terkena daluwarsa setelah lima tahun

Maka, ketika menghadapi utang lama, perlu diperjelas “utang ini dibuat tahun berapa?” Harus diperiksa apa jenis utangnya, kapan jatuh temponya, apa isi perjanjiannya, apakah pernah dilakukan penagihan, dan bagaimana hubungan antara kreditur dengan debitur setelah utang tersebut jatuh tempo.Hal ini penting karena perjalanan waktu daluwarsa dapat dicegah atau terputus oleh tindakan tertentu.

Pasal 1979 KUHPerdata misalnya, mengatur pencegahan lewat waktu melalui tindakan berupa peringatan atau tuntutan hukum yang dilakukan menurut bentuk hukum yang dipersyaratkan. Bahkan pengajuan gugatan kepada hakim yang ternyata tidak berwenang juga disebut dapat mencegah berlangsungnya daluwarsa berdasarkan Pasal 1980. Lebih menarik lagi adalah Pasal 1982 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengakuan atas hak kreditur yang diberikan oleh debitur, baik melalui perkataan maupun perbuatan, juga dapat mencegah daluwarsa.

Bayangkan saja jika seseorang meminjam uang bertahun-tahun lalu. Setelah sekian lama tidak membayar, ia kemudian mengirim pesan kepada kreditur, “Saya mengakui masih mempunyai utang dan akan mencicilnya mulai bulan depan.” Atau ia mulai melakukan pembayaran sebagian. Tindakan semacam ini secara hukum dapat menjadi sangat penting karena menunjukkan adanya pengakuan terhadap kewajiban yang masih ada.

Karena itu, seorang debitur tidak dapat hanya menghitung tahun sejak pinjaman dibuat lalu berkesimpulan, “sudah lama, berarti otomatis kedaluwarsa.” Sebaliknya, kreditur juga tidak seharusnya membiarkan piutangnya tanpa kejelasan selama bertahun-tahun. Jika seseorang mempunyai hak tagih, hak tersebut idealnya dijalankan secara aktif. Penagihan perlu dilakukan secara jelas, bukti komunikasi perlu disimpan, dan jika diperlukan dapat ditempuh mekanisme hukum sebelum masalah daluwarsa muncul.

Persoalan lain yang sering terjadi adalah utang yang hanya dibuat berdasarkan hubungan kepercayaan. Misalnya pinjaman kepada teman, saudara, atau kerabat yang tidak disertai perjanjian tertulis. Setelah sepuluh atau dua puluh tahun, hubungan memburuk dan barulah muncul tuntutan pembayaran.

Dalam keadaan seperti ini, selain persoalan daluwarsa, akan muncul persoalan pembuktian. Benarkah pernah ada pinjaman? Berapa jumlahnya? Apakah sebagian sudah dibayar? Kapan seharusnya dilunasi? Apakah uang tersebut pinjaman atau justru pemberian? Semakin lama suatu hubungan utang dibiarkan tanpa dokumentasi, semakin besar kemungkinan timbulnya kesulitan pembuktian.

Oleh sebab itu, pencatatan utang sebenarnya bukan tanda ketidakpercayaan. Justru perjanjian tertulis melindungi kedua belah pihak. Kreditur mempunyai bukti mengenai haknya, sementara debitur mempunyai kepastian mengenai jumlah kewajiban, jatuh tempo, bunga apabila ada, serta pembayaran yang telah dilakukan.

Lalu bagaimana jika seseorang baru ditagih setelah bertahun-tahun?

Langkah pertama seharusnya bukan langsung membayar atau langsung menolak. Periksa terlebih dahulu dasar tagihannya. Mintalah bukti perjanjian, catatan pembayaran, tanggal jatuh tempo, serta riwayat penagihan. Jika utang memang pernah ada, perlu dilihat apakah sudah terjadi pembayaran, pengakuan utang, atau tindakan hukum lain yang berpengaruh terhadap daluwarsa.

Hal yang sama berlaku bagi ahli waris. Tidak setiap tagihan lama yang tiba-tiba muncul dapat langsung diterima begitu saja hanya karena pihak penagih mengatakan bahwa orang tua atau anggota keluarga mereka pernah berutang. Dasar utang dan bukti tagihan tetap harus dapat ditunjukkan.

Dari perspektif hukum perdata, keberadaan daluwarsa sebenarnya mempunyai tujuan yang masuk akal. Hukum membutuhkan kepastian. Tidak ideal apabila suatu tuntutan dapat disimpan dan baru diajukan beberapa puluh tahun kemudian ketika bukti sudah hilang, saksi sudah tidak ada, atau para pihak bahkan telah meninggal dunia.

Daluwarsa bukan berarti hukum membenarkan orang untuk menghindari pembayaran utang. Konsep ini justru memberikan batas waktu agar setiap orang menggunakan haknya secara wajar dan tidak membiarkan suatu hubungan hukum menggantung untuk waktu yang tidak terbatas. Di sisi lain, debitur juga tidak boleh sengaja menggunakan daluwarsa sebagai strategi sejak awal untuk menghindari kewajibannya. Secara moral, utang tetap berkaitan dengan janji untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterima. Hukum memang memberikan batas terhadap tuntutan, tetapi kepatutan dalam memenuhi kewajiban tetap mempunyai arti lebih dalam hubungan sosial.

Jadi, apakah utang yang sudah bertahun-tahun bisa kedaluwarsa? Bisa, tetapi tidak otomatis hanya karena utangnya sudah “lama”. Secara umum KUHPerdata mengenal jangka 30 tahun untuk tuntutan hukum, tetapi ada jenis tuntutan yang mempunyai jangka lebih pendek dan terdapat pula keadaan yang dapat mencegah atau memutus berjalannya daluwarsa.

Umur sebuah utang hanyalah satu bagian dari persoalan. Yang menentukan adalah jenis tuntutannya, kapan hak menagih mulai dapat digunakan, apakah pernah ada tindakan penagihan yang relevan, apakah debitur pernah mengakui kewajibannya, serta aturan khusus yang berlaku terhadap hubungan hukum tersebut.

Pelajaran penting dapat diambil adalah utang jangan dibiarkan hanya menjadi persoalan ingatan. Bagi kreditur, hak yang dimiliki perlu dijaga dan ditagih secara tepat. Bagi debitur, pembayaran perlu didokumentasikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses