Triwanto, S.H, Sp.Not, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta.
Perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech) telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Pinjaman online kini dapat diperoleh dengan cepat hanya melalui telepon genggam, tanpa proses rumit sebagaimana perbankan konvensional. Kemudahan ini memang membantu banyak orang yang membutuhkan dana mendesak. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum baru, salah satunya praktik “pinjam nama” untuk mendaftar pinjaman online.
Fenomena ini semakin sering terjadi di masyarakat. Seseorang yang tidak memiliki identitas lengkap, memiliki riwayat kredit buruk, atau tidak lolos verifikasi pinjaman kemudian meminta bantuan teman, pasangan, saudara, bahkan rekan kerja untuk menggunakan identitas mereka saat mendaftar pinjaman online. Tidak sedikit orang yang menyetujuinya karena alasan kasihan, solidaritas, atau merasa hanya sekadar membantu sementara. Padahal, tindakan meminjamkan identitas untuk pinjaman online dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang sangat serius.
Banyak orang belum menyadari bahwa dalam sistem pinjaman digital, identitas yang digunakan saat pendaftaran merupakan dasar hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam. Secara administratif dan hukum, pihak yang namanya tercantum dalam aplikasi pinjaman dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban pembayaran. Ketika terjadi gagal bayar, pihak penyelenggara pinjaman akan menagih kepada nama yang terdaftar, bukan kepada orang yang sebenarnya menggunakan uang tersebut.
Praktik pinjam nama sering berujung konflik pribadi maupun persoalan hukum. Tidak sedikit orang yang awalnya hanya berniat membantu akhirnya justru diteror penagihan, masuk daftar kredit bermasalah, bahkan menghadapi ancaman gugatan akibat pinjaman yang tidak pernah mereka nikmati sendiri. Dalam banyak kasus, hubungan pertemanan, keluarga, maupun pasangan juga rusak karena persoalan utang digital semacam ini.
Dalam perspektif hukum, praktik pinjam nama sebenarnya bukan persoalan sederhana. Ketika seseorang dengan sadar memberikan identitasnya untuk digunakan dalam pengajuan pinjaman, maka ia pada dasarnya ikut membentuk hubungan hukum dengan pihak penyelenggara pinjaman online. Dari sudut pandang perusahaan pembiayaan, pihak yang bertanggung jawab tetaplah pemilik identitas yang tercantum dalam sistem.
Persoalan menjadi lebih rumit apabila dalam proses pendaftaran terdapat informasi yang tidak sesuai fakta. Misalnya penggunaan data pekerjaan palsu, manipulasi penghasilan, atau penyembunyian identitas pengguna sebenarnya. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut berpotensi masuk ke ranah perbuatan melawan hukum bahkan dapat menimbulkan unsur pidana apabila terdapat unsur penipuan atau penggunaan data secara tidak sah.
Penyelenggaraan layanan pinjaman online saat ini diatur dalam berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga semakin menegaskan pentingnya penggunaan data pribadi secara sah dan bertanggung jawab. Identitas seseorang tidak boleh digunakan secara sembarangan karena berkaitan dengan hak, kewajiban, dan risiko hukum yang melekat pada pemilik data.
Namun dalam praktik sosial, budaya “tidak enakan” sering membuat masyarakat mengabaikan risiko tersebut. Banyak orang merasa sulit menolak permintaan bantuan dari teman atau keluarga, apalagi jika disertai alasan ekonomi yang mendesak. Akibatnya, keputusan yang awalnya dianggap bantuan kecil justru berubah menjadi beban jangka panjang.
Fenomena ini juga menunjukkan rendahnya literasi hukum dan keuangan digital masyarakat. Sebagian orang masih belum memahami bahwa identitas digital memiliki nilai hukum yang sangat penting di era teknologi finansial. Nomor KTP, foto wajah, nomor telepon, hingga data biometrik kini bukan sekadar informasi pribadi biasa, tetapi instrumen yang dapat digunakan untuk membentuk hubungan hukum dan tanggung jawab finansial.
Di sisi lain, maraknya praktik pinjam nama juga menunjukkan adanya persoalan akses keuangan di masyarakat. Banyak orang tidak dapat mengakses pinjaman secara legal karena buruknya riwayat kredit, rendahnya penghasilan, atau ketidakmampuan memenuhi syarat administratif. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat mencari jalan pintas dengan meminjam identitas orang lain. Sayangnya, solusi instan tersebut justru sering melahirkan masalah baru yang lebih besar.
Persoalan pinjam nama juga berpotensi menimbulkan risiko pidana apabila digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, seseorang sengaja meminjam identitas orang lain dengan niat sejak awal untuk tidak membayar pinjaman. Dalam kondisi demikian, tindakan tersebut dapat mengarah pada penipuan karena terdapat unsur tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Selain itu, risiko sosial dari praktik ini juga sangat besar. Ketika terjadi gagal bayar, pihak yang namanya tercatat sering mengalami tekanan psikologis akibat penagihan terus-menerus. Tidak sedikit pula yang kehilangan kepercayaan dari keluarga atau lingkungan sosial karena dianggap memiliki utang yang menunggak.
Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan maupun meminjamkan identitas pribadi. Memberikan nama dan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online bukan sekedar bantuan administratif biasa, melainkan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum nyata. Sekali identitas digunakan dalam kontrak pinjaman digital, maka tanggung jawab hukum dapat melekat pada pemilik identitas tersebut.
Di sisi lain, pemerintah dan penyelenggara fintech juga perlu memperkuat edukasi mengenai risiko penggunaan identitas dalam layanan keuangan digital. Sistem verifikasi pengguna juga harus diperketat agar praktik penyalahgunaan identitas dapat diminimalkan. Perlindungan konsumen di sektor fintech tidak hanya berkaitan dengan keamanan sistem, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Praktik pinjam nama untuk daftar pinjaman online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan membawa tantangan hukum baru yang semakin kompleks. Kemudahan akses pinjaman digital memang membantu masyarakat, tetapi tanpa kesadaran hukum yang memadai, teknologi justru dapat menjadi pintu masuk konflik dan masalah finansial berkepanjangan. Maka, sebelum meminjamkan nama atau identitas kepada siapa pun untuk pinjaman online, masyarakat perlu memahami satu hal penting bahwa yang dipinjam mungkin hanya nama, tetapi risiko hukumnya bisa sangat nyata dan panjang.
Penulis: Triwanto.
