Warga Teluk Lekup Keluhkan Dampak Perluasan Lahan PT. WBK

Karimun , Silabusnews.com — Aslizar (40) salah satu dari warga RT 01 RW 04 Teluk Lekup, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun bersama puluhan warga yang lainnya merasa resah akibat dampak pembukaan perluasan tambang granit quarry baru oleh PT Wira Penta Kencana (WPK).

Pembukaan areal quarry B baru ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 silam yang jarak dari pemukiman warga sekitar ratusan meter.

Aslizar (40) menjelaskan, sejak pembukaan lahan baru dilakukan oleh pihak perusahaan PT WBK, warga satu RW tersebut sebelumnya sudah melakukan rapat antar warga.

Dalam rapat tersebut disepakati ada beberapa poin untuk diajukan ke pihak perusahaan, namun hingga tahun 2020 saat ini kelanjutan dari realisasi hasil rapat tersebut tidak pernah disampaikan kepada warga.

Dia menggungkapkan, Quary B ini dibuka sejak tahun 2017. Dulu sudah ada kita adakan rapat yang melibatkan pihak perusahaan, rapatnya berlangsung di kantor Camat Tebing, katanya.

Lebih lanjut, Aslizar mengatakan saat itu ada kelompok yang melanjutkan (Ketua Pemuda), namun hingga saat ini tidak ada sosialisasinya dengan masyarakat,”ujar Aslizar, Sabtu (8/1) yang dampingi warga lainnya.

Dia mengatakan pembukaan lahan tersebut sangat mengganggu lingkungan masyarakat sekitar mulai dari suara alat-alat berat, resiko ledakan batu dan banyaknya debu yang menyerang pemukiman.

“Bapak lihat sendirilah, jaraknya cuma ratusan meter saja. Aslizar menuturkan memang sejauh ini belum ada korban, tetapi masyarakat sudah trauma karena dulu didaerah quarry lain pernah terjadi batunya terbang dan mengenai pemukiman warga,”ungkapnya kawatir

Aslizar merasa heran dengan persoalan ini, warga di RW 04 berjumlah sekitar 200 kepala keluarga (KK), menurutnya dari informasi yang ia terima penerima dampak yang masuk dalam daftar hanya 23 KK saja.

Dia menerangkan, jumlah 23 KK tersebut malah sudah mendapat kesepakatan dengan menggunakan perjanjian akte notaris. Namun dilihat dari kondisi di lapangan, ada ratusan kepala keluarga (KK) juga yang menanggung akibatnya. Hal ini tidak mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan PT WBK.

“Hanya 23 KK saja yang diganti rugi, itu pun agak aneh. Bagaimana mungkin rumah yang sejajar bisa dipilih-pilih dapat ganti rugi, contohnya rumah si A dapat si B tidak dapat padahal rumahnya berdampingan”, ucapnya.

Untuk itu, Aslizar bersama warga lainnya menginginkan hal yang sama dengan 23 KK lainnya yang sudah mendapat konpensasi atau pembebasan lahan dari pihak perusahaan PT WBK.

“Saya anak sini, disini saya melihat persoalan ini tidak berjalan. Makanya saya mencoba membuka persoalan ini agar masyarakat disini mendapatkan apa yang sepatutnya didapatkan dari dampak ini,”ucap Aslizar.

Hal yang sama juga disampaikan Bacok (63) menurutnya persoalan ini sebaiknya segera disikapi oleh pemerintah daerah mengingat tingginya dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan tambang tersebut. Saat ini debu dari pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT WPK sudah meresahkan warga sekitar, belum lagi dampak getaran terhadap rumah – rumah lainya.

“Kami berharap ada campur tangan pemerintah daerah. Kami warga kecil sangat berharap ini diselesaikan. Soalnya dengan adanya penambahan lokasi quarry ini, kami tidak pernah dilibatkan,”kata Bacok sambil menunjuk ke arah lokasi.

Minta TPA.DTA Dan Mesjid Direlokasi.

Dalam hal ini , Aslizar juga mendesak pihak perusahaan untuk melakukan pemindahan Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA.DTA) Al.Muhajirin dan Mesjid Al.Muhajirin Teluk Lekup ketempat yang lebih aman, mengingat tempat Mesjid tersebut saat ini berada dibawah lahan baru quarry B PT Wira Penta Kencana ( WBK) dengan jarak kurang lebih 250 meter.

Kondisi ini merupakan yang paling penting mengingat anak-anak setiap harinya mengadakan Pendidikan Al Qur’an. Dengan aktivitas pertambangan yang hanya memiliki jarak 250 meter dan berada tepat dibawah areal pertambangan perlu menjadi perhatian serius.

“Sebenarnya ini yang paling utama, TPA.DTA Dan Mesjid harus dipindahkan,”jelasnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya ada pembicaraan antara warga dengan pihak perusahaan dan itu telah disampaikan oleh warga kepada pihak perusahaan.

Saat itu , menurutnya pihak perusahaan menyampaikan agar dicarikan tempat yang lebih nyaman untuk dilakukan pemindahan.

“Pernah ada pembicaraan untuk pemindahan, bahkan sudah ketahap pencarian lokasi. Tapi lagi-lagi tidak ada tindak lanjutnya,”ujar Aslizar merasa heran.

Dalam ini, Aslizar berharap dan perhatian dari pemerintah daerah serta DPRD Karimun dan instansi lainnya untuk melakukan penyelesaian persoalan ini. Warga merasa sangat resah dengan tindakan PT Wira Penta Kencana yang hanya melakukan pendekatan terhadap orang tertentu saja.

Kita berharap pemerintah memberikan perhatiannya atas persoalan ini . Dia mengungkapkan persoalan ini sangat penting mengingat dampak tambang ini sudah sangat meresahkan,”pintanya.

Sementara itu. Lembaga Perlindungan Konsumen Kepri 1, Jontro Butar – Butar mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan kegiatan perusahaan dengan adanya penambahan lokasi quarry baru yang berjarak 250 meter dari permukiman warga.

Apalagi menurutnya, saat ini warga belum menerima kompensasi atau ganti rugi dari pihak perusahaan PT WBK.

“Sebenarnya kita sudah melayangkan surat ke perusahaan karena aktivitas penambangan mereka dekat dengan permukiman warga”, katanya.

Jontro Butar Butar juga mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan resmi yang dikirim ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kabupaten Karimun agar Pemkab Karimun dapat mengambil keputusan yang disetujui jika benar rumah terkena dampak penambangan yang melibatkan penambangan dari perusahaan, tutupnya.

( Mes)

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.