KPK Periksa Rumah Pribadi Gubernur Kepri Non Aktif Nurdin Basirun

Karimun silabusnews.com – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pribadi Gubernur Kepri non aktif Nurdin Basirun di Tanjungbalai Karimun.

Penggeledahan rumah pribadi Nurdin Basirun tersebut turut disaksikan ketua RT setempat dan personil kepilisian pembukaan pagar teralis harus dilakukan dengan pemotongan menggunakan gerinda.

Tak butuh waktu lama untuk membuka pagar teralis rumah tersebut, hanya butuh waktu lama hanya lima menit, pintu pagar terbuka. Seketika petugas Tim Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) langsung masuk rumah bernomor 48, RT 03/ RW 06 Bukit Senang Kelurahan Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/7/2019).

Terlihat di halaman depan rumah tersebut, mobil hitam dengan plat BP 757 ND. Sementara itu aparat kepolisian bersenjata sambil berjaga jaga.

Penggeledahan rumah yg gubernur non aktif itu berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ini, penggeledahan masih berlangsung yang diwarnai dengan turun hujan.

Diketahui sebelumnya , KPK telah menetapkan Nurdin Basirun sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019. Selain Nurdin Basirun, KPK menetapkan stasus tersangka kepada dua pejabat lainnya.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan kegiatan lain, dilanjutkan dengan gelar perkara, maksimal 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji dan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,” jelas Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Basaria Panjaitan di gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/7)

KPK, lanjut Basaria, meningkatkan status penaraan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Diduga sebagai penerima suap Nurdin Basirun (NBA), Edy Sofyan (EDS) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Budi Hartono BUH), Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Sementara diduga sebagai pemberi ABK dari pihak swasta.

Pasal yang disangkakan KPK, untuk pihak yang diduga penerima suap dan gratifikasi yakni Nurdin Basirun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, EDS, dan BUH disangkakan melanggar asal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, ABK disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: James Nababan

revisi iklan dan medsos
revisi iklan dan medsos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.