BATAM, Silabusnews.com — Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam resmi menyepakati peta penanganan banjir yang mencakup 167 titik rawan di seluruh wilayah kota. Dari jumlah tersebut, 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sedangkan sisanya ditangani Pemerintah Kota Batam. Pembagian ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir yang dipimpin langsung Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026).
Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, jajaran perangkat daerah teknis, perwakilan BP Batam, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Batam. Pertemuan ini menjadi langkah kunci untuk mengakhiri ketidakjelasan pembagian wilayah kerja antara kedua instansi selama ini.
“Penanganan banjir adalah bagian dari 15 program prioritas kami. Hari ini kita sepakati empat hal pokok: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi lapangan, sinkronisasi tugas antara Pemko dan BP Batam, serta rencana aksi nyata di lapangan. Yang terpenting bukan sekadar rapat, melainkan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Amsakar.
Pembagian tugas yang telah disepakati dirancang agar tidak ada wilayah yang terabaikan maupun tumpang tindih penanganan. Setiap titik banjir kini memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga warga dapat mengetahui ke mana harus melapor dan memantau perkembangan penanganan.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus adalah Bengkong Swadebi, yang sempat viral setelah kendaraan warga terseret arus deras saat hujan deras. Secara teknis, kawasan ini merupakan daerah cekungan yang menjadi titik temu aliran air dari tiga arah, dengan debit terbesar berasal dari kawasan Cahaya Garden. Untuk mengatasinya, Pemko Batam dan BP Batam menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir kawasan tersebut. Infrastruktur ini diharapkan dapat menampung sekaligus mengatur aliran air secara terintegrasi guna mencegah luapan di masa mendatang.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menekankan bahwa data penanganan banjir harus terus diperbarui mengikuti perkembangan kawasan permukiman yang dinamis.
“Kondisi wilayah terus berubah seiring pembangunan. Evaluasi berkala wajib dilakukan, termasuk memastikan titik yang sudah ditangani tahun lalu benar-benar bebas banjir. Penanganan kawasan padat penduduk yang berada di daerah cekungan memerlukan perencanaan matang dan tidak dapat diselesaikan secara instan,” ujar Li Claudia.
Agar penanganan tepat sasaran, camat dan lurah diminta secara berkala memperbarui peta kerawanan di wilayah masing-masing dan menyampaikannya kepada dinas teknis sebagai dasar penyusunan anggaran dan rencana kerja.
Selain persoalan banjir, seluruh jajaran pemerintahan kecamatan dan kelurahan juga diperintahkan menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin — mulai dari jalan berlubang, penerangan jalan, hingga saluran air. Data ini menjadi dasar respons cepat terhadap keluhan warga sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Di akhir rapat, Amsakar menegaskan pentingnya transparansi informasi. Masyarakat berhak mengetahui langkah apa yang sedang dan akan dilakukan, sehingga kepercayaan publik terhadap penanganan persoalan perkotaan dapat terjaga./Adv
